Panyabungan, StartNews Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mandailing Natal (Madina) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada sidang paripurna yang digelar pada Senin (24/7/2023) malam.
Delapan fraksi yang menerima dan menyetujui Ranperda tersebut, yakni Fraksi Gerindra, Demokrat Plus, Golkar, PKB, PKS, Hanura, Persatuan Madina, dan Amanah Berkarya.
Wakil Ketua DPRD Madina Erwin Nasution yang memimpin sidang menyampaikan rapat paripurna dinyatakan memenuhi kuorum setelah dihadiri 34 anggota dari 40 anggota aktif DPRD Madina.
“Dari 40 anggota DPRD Madina aktif, yang menandatangani bukti kehadiran sebanyak 34 orang. Dengan demikian, paripurna ini telah mencukupi kuorum,” katanya.
Sebelum persetujuan diambil pimpinan dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Madina telah membahas perumusan Raperda APBD TA 2022 tersebut secara rinci dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Banggar DPRD Madina juga telah menyampaikan laporan hasil pembahasan itu dengan memberikan sejumlah catatan berupa saran, pendapat maupun masukan terhadap Ranperda APBD 2022.
Sementara pidato Bupati Madina yang dibacakan Wabup Atika Azmi Utammi Nasution mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, Banggar, dan anggota DPRD yang telah mencurahkan segala kemampuan, pikiran, dan tenaga dalam menelaah, meneliti, dan membahas Ranperda APBD TA 2022.
“Saya harapkan masing-masing OPD memperhatikan saran dan masukan yang telah disampaikan Banggar, komisi maupun fraksi. Rekomendasi yang disampaikan tadi jangan hanya sekadar dibaca atau dilihat, tetapi harus didengar dan dilaksanakan,” ujarnya.
Rapat peripurna itu juga dihadiri Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, Harminsyah Batubara (wakil ketua), Wakapolres, Sekdakab Madina, para asisten, dan pimpinan OPD Pemkab Madina.
Reporter: Fadli Mustafid
Discussion about this post