Pemkab Tapsel mencetak sejarah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Medan, StartNews – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan prestisius atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 itu diterima oleh Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Nomor 22, Medan, Jumat (29/5/2026). Capaian ini makin mempertegas komitmen jajaran pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Dalam prosesi penyerahan itu, Bupati Gus Irawan Pasaribu didampingi Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Ketua DPRD Tapsel H. Rahmat Nasution, Sekretaris Daerah H. Sofyan Adil Siregar, Inspektur Daerah Hamdy Saleh Pulungan, Plt. Sekwan Farwiz Rizky Daulay, serta Kabag Prokopim M. Yusuf Nasution.
Gus Irawan menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih daerahnya. Dia juga mengapresiasi jajaran BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang dinilai kooperatif, terbuka, dan profesional sepanjang pelaksanaan proses audit.
“Pertama tentu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita kembali menerima LHP LKPD Tahun 2025 dalam keadaan baik. Terima kasih kepada kepala Perwakilan BPK Sumut beserta seluruh tim auditor yang telah bekerja sangat profesional dan membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan,” ujar Gus Irawan.
Menurut dia, capaian opini WTP ini bukan sekadar penghargaan administratif di atas kertas, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Dia menekankan pentingnya komitmen bersama agar catatan atau temuan administratif tidak kembali terulang pada masa mendatang.
“Dengan raihan WTP ke-12 ini, komitmen kami adalah bagaimana temuan-temuan yang ada tidak lagi berulang di tahun berikutnya. Audit bukan hanya mencari kekurangan, tetapi menjadi ruang evaluasi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Gus Irawan menilai para auditor BPK merupakan figur-figur terbaik yang memiliki rekam jejak dan pengalaman luas dari berbagai wilayah di Indonesia. Oleh sebab itu, dia berharap BPK tidak hanya memberikan koreksi yang bersifat administratif, tetapi juga membagikan masukan serta praktik terbaik demi mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Tapsel.
“Kami berharap kehadiran BPK juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik terbaik dari daerah lain. Tujuan akhirnya tentu bagaimana APBD benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dia memaparkan tata kelola keuangan yang sehat harus berdampak nyata bagi masyarakat luas. Indikator keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pengelolaan anggaran mampu menurunkan angka kemiskinan, menekan tingkat pengangguran, serta mendongkrak kualitas pelayanan di semua sektor.
Reporter: Lily Lubis
Discussion about this post