Padangsidimpuan, StartNews Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution menghadiri kegiatan pra-Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Zona Pantai Barat tahun 2023 di Auditorium Universitas Aufa Rohyan, Jalan Raja Inal Siregar, Kota Padangsidempuan, Senin (28/3/2022).
Selain Bupati Madina, pra-Musrenbang itu juga dihadiri enam kepala daerah lainnya di zona Pantai Barat, yakni Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Kabupaten Padanglawas, dan Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta)
Dalam kegiatan pra-Musrenbang Penyusunan RKPD Provinsi Sumut Zona Pantai Barat ini, masing-masing kepala daerah kabupaten dan kota akan menyampaikan paparan terkait inovasi daerah yang menjadi success story selama masa jabatan.
Para bupati dan wali kota juga menyampaikan paparan terkait dukungan terhadap delapan prioritas pembangunan melalui Pelaksanaan 54 Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk video.
Masing-masing kepala daerah juga membawa kepala Bappeda dan kepala OPD terkait untuk membahas upaya pencegahan angka penyebaran Covid-19.
Zona Dataran Tinggi
Sebelumnya, kegiatan pra-Musrenbang RKPD Provinsi Sumut 2023 Zona Dataran Tinggi digelar di Kabupaten Simalungun, Rabu (16/3/2022) silam.
Dalam kegiatan ini, sejumlah bupati di daerah dataran tinggi Sumatera Utara (Sumut) meminta bantuan perbaikan jalan provinsi di daerah masing-masing. Beberapa kepala daerah yang meminta perbaikan jalan provinsi, di antaranya Bupati Simalungun, Bupati Toba, Bupati Dairi, Bupati Pakpak Bharat, Bupati Tapanuli Utara, dan lainnya.
“Untuk Dairi kita sudah memetakan ada sekitar 81,5 kilometer jalan kita yang rusak, Pak. Dari jumlah itu sekitar 26 kilometer kami mencatat jalan tersebut rusak berat. Kita mohon dukungan provinsi untuk bisa bertahap menyelesaikannya,” ujar Bupati Dairi Eddy KA Berutu.
Selain perbaikan jalan, permasalahan lainnya yang disampaikan para kepala daerah di wilayah dataran tinggi lainnya adalah soal pendidikan. Di Kabupaten Dairi, ada rakyat yang harus menempuh pendidikan sejauh 20 kilometer untuk ke SMA Negeri. Begitu juga di Humbahas, pemerintah provinsi juga diminta menambah jumlah SMA/SMK.
“Di Humbahas juga ada jalan yang terputus sepanjang 10 kilometer. Jalan ini menghubungkan Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Pakpak Bharat,” ujar Wakil Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan.
Tak hanya masalah perbaikan infrastruktur jalan dan pembangunan sekolah yang menjadi target pembangunan wilayah dataran tinggi kedepan, dalam pra-Musrenbang tersebut, Bupati Pakpak Bharat juga mengeluhkan kurangnya air minum di kabupaten tersebut.
“Mereka selama ini masih minum dari air hujan,” ujar Franc Bernhard Tumanggor.
Menanggapi permintaan para bupati dari dataran tinggi tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan Pemerintah Provinsi Sumut pada tahun 2022 dan 2023 telah menganggarkan perbaikan jalan senilai Rp 2,7 triliun. Dana ini untuk perbaikan jalan 450 kilometer dari total jalan panjang provinsi 3.005,65 kilometer.
Dari total dana Rp 2,7 triliun tersebut, sebesar Rp 713 miliar lebih untuk perbaikan jalan di wilayah dataran tinggi yang terdiri dari Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, Taput, Humbahas, Dairi, Karo, Samosir, Toba, dan Pakpak Bharat.
Untuk wilayah Karo jalan yang diperbaiki, yakni sekitar 26.67 km, Dairi 11 km, Pakphak Barat 2,4 km, Simalungun 24,6 km, Pematangsiantar 5.64 km, Toba 14 km, Taput 14,3 km, Humbahas 12,5 km dan 9 km.
“Inilah untuk kalian semua. Sumut tidak akan bermartabat kalau dataran tinggi tak berbuat,” ujar Edy Rahmayadi.
Reporter: IRP/SIR
Discussion about this post