Gubernur Sumut Bobby Nasution mengusulkan reformasi skema pajak kendaraan bermotor yang tidak seragam antar-daerah untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara provinsi dan kabupaten.
Deli Serdang, StartNews – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan penerapan skema pajak kendaraan bermotor yang tidak seragam antar-daerah guna menyinkronkan kebijakan fiskal serta menekan kesenjangan hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Bobby menyampaikan gagasan itu saat menghadiri Welcome Dinner HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dirangkai dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Rabu (1/7/2026) malam.
Bobby menilai kota-kota besar sudah selayaknya menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah. Sebaliknya, wilayah kabupaten maupun kendaraan kategori ekonomi seperti Low Cost Green Car (LCGC) perlu diberikan skema yang lebih proporsional agar distribusi kendaraan dan potensi penerimaan opsen pajak lebih merata di daerah.
Terkait hal itu, Bobby mendorong agar APKASI kedepan tidak hanya menyalurkan rekomendasi kebijakan ke pemerintah pusat, melainkan juga menargetkan pemerintah provinsi sebagai mitra strategis di daerah.
“Rekomendasi langsung ke Kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten,” ujar Bobby Nasution di hadapan ratusan kepala daerah.
Sebagai bentuk komitmen dalam penguatan fiskal hilir, Bobby mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada kabupaten dan kota pada Juli 2026. Kabupaten Deliserdang menjadi salah satu penerima porsi terbesar.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mengakui keterbatasan fiskal dan dinamisnya regulasi masih menjadi tantangan berat bagi pemerintah kabupaten dalam memenuhi infrastruktur dasar masyarakat. Namun, momentum HUT APKASI diharapkan menjadi ruang refleksi bersama untuk melahirkan terobosan baru.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah,” tegas Asri Ludin.
Sementara Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengingatkan kembali esensi lahirnya organisasi ini sebagai anak kandung Reformasi 1998 untuk mengawal otonomi daerah.
Pertemuan nasional yang dihadiri lebih dari 200 bupati ini fokus mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memperkuat jejaring ekonomi antar-kabupaten.
Reporter: Sir
Discussion about this post