Panyabungan, StartNews Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution menyinggung keberadaan PT Sorikmas Mining yang hingga saat ini belum berproduksi.
Saipullah mengungkapkan hal itu serta sejumlah potensi dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina dalam menjalankan program pembangunan.
Saipullah bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution memaparkan beragam potensi dan kendala pembangunan itu saat menerima kunjungan sepuluh anggota DPRD Dapil VII Sumatera Utara di Aula Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis (10/7/2025).
Anggota DPRD Sumut yang berkunjung ke Madina adalah Aswin Parinduri, Derliana Siregar, dan Syamsul Qamar dari Partai Golkar. Abdul Rahim Siregar (PKS), Roby Agusman Harahap (NasDem), Rahmat Rayyan Nasution (Gerindra), Syahrul Efendi Siregar (PDIP), Tondi Roni Tua (Demokrat), Muniruddin (PKB), dan Hermansyah Lubis (PAN).
Saya bisa menyebut Tuhan sedang tersenyum saat menciptakan kabupaten ini, karena komoditas dan kekayaan alam yang lengkap, kata Saipullah.
Namun, kata dia, karunia yang melimpah itu belum sepenuhnya dapat dinikmati daerah dan masyarakat. Punya laut yang luas dan garis pantai yang panjang, tapi tidak punya wewenang, kata Saipullah.
Hal lain yang menjadi sorotan dalam pertemuan itu adalah keberadaan PT Sorikmas Mining dengan luas lahan konsesi mencapai 66.000 hektare yang sampai saat ini belum produksi. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, juga tidak memiliki saham di perusahaan yang bergerak di bidang tambang emas itu.
Untuk itu, Saipullah meminta anggota DPRD yang hadir mendorong gubernur untuk membuka ruang agar daerah memiliki saham di perusahaan tambang yang ada di kabupaten ini, termasuk PT SMGP yang bergerak di bidang panas bumi.
Selama ini kami hanya dapat bagi hasil dari PT SMGP tanpa kepemilikan saham, ungkapnya.
Saipullah mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Madina masih tertinggal dari banyak daerah. Salah satu penyebabnya adalah sanitasi yang belum baik. Salah satu penyebabnya adalah sanitasi, umumnya di masjid dan pesantren serta rumah-rumahan warga yang pembuangan sanitasi langsung ke parit atau sungai, ujarnya.
Terkait ini, Saipullah mengaku telah mengusulkan pembangunan MCK di masjid dan pondok pesantren. Untuk itu, dia meminta agar para wakil rakyat itu turut membantu sehingga terealisasi.
Sementara Wabup Atika memaparkan permasalahan irigasi yang membuat 2.885 hektare sawah terancam gagal tanam. Kewenangan perbaikan, kata dia, ada di BWS yang merupakan bagian dari Pemprovsu.
Selain itu, bupati dan wakil juga menyampaikan sejumlah langkah dan upaya yang ditempuh pemerintah daerah. Salah satunya, berkoordinasi dengan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution terkait kepemilikan saham di PT Sorikmas Mining dan PT SMGP.
Hal lain yang disampaikan oleh keduanya adalah pembukaan jalan Madina-Palas, permintaan pengalihan ruas jalan Jembatan Merah-Simpang Gambir menjadi wewenang pusat, pengurusan izin galian C dan tambang rakyat, pendirian SPBU Nelayan, dan bantuan kapal tangkap bagi nelayan.
Abdul Rahim Siregar mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang menginisiasi kepemilikan saham dan peninjauan kembali luas konsesi lahan milik PT Sorikmas Mining.
Kalau nanti ada investor lain, ini akan membuka lapangan kerja, ujar politisi PKS ini.
Sementara itu, Aswin Parinduri mendorong dana CSR fokus pada satu sektor bangunan agar lebih optimal. Dia juga meminta luasan kontrak karya PT Sorikmas Mining disesuaikan kembali sehingga investor lain bisa masuk.
Senada dengan itu, Rahmat Rayyan menekankan pentingnya pembangunan ruas jalan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan dek Aek Maccom yang rusak
Reporter: Rls
Discussion about this post