Kejari Mandailing Natal menegaskan isu kutipan uang setoran pengamanan oleh Kadis Kesehatan adalah hoaks dan telah melaporkan masalah ini ke Dewan Pers.
Panyabungan, StartNews – Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Madina) membantah isu adanya kutipan uang setoran pengamanan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut-sebut mengalir ke institusi Korps Adhyaksa tersebut. Selain memberikan klarifikasi, Kejari Madina juga melayangkan surat hak jawab resmi kepada media terkait dan menembuskannya kepada Dewan Pers di Jakarta.
Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Madina Bani Immanuel Ginting S, melalui Kepala Seksi Intelijen Jupri Wandy Banjarnahor, menegaskan informasi yang beredar sejak 11 Maret 2026 tersebut sama sekali tidak berdasar.
Jupri mengatakan pihaknya telah melakukan pendalaman internal sesuai instruksi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pimpinan Satker Perangkat Daerah Pemkab Madina, tim tidak menemukan bukti maupun fakta yang mendukung dugaan kutipan uang tersebut.
Jupri menyatakan tuduhan mengenai keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan Madina dr. Muhammad Faisal Situmorang dalam mengumpulkan uang untuk jaksa adalah opini yang menyesatkan.
Kasi Intelijen KejarSitumora Jupri Wandy Banjarnahor juga meluruskan tudingan yang menyebut dirinya “pasang badan” dalam persoalan ini.
Menurut dia, penjelasan yang dia berikan bagian dari tugas pokok dan fungsinya sebagai penghubung kehumasan antara institusi Kejaksaan dengan publik agar informasi yang beredar di tengah masyarakat tetap berimbang dan akurat.
“Kami mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya media massa maupun pengguna media sosial, agar senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, serta melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait sebelum menyebarluaskan suatu informasi kepada publik,” ujar Jupri dalam konferensi pers di kantor Kejari Madina, Senin (16/3/2026).
Langkah tegas membawa persoalan ini ke Dewan Pers diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi dalam menjaga marwah penegakan hukum.
Dia mengatakan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan fungsi hukum secara transparan serta akuntabel, sembari meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi yang belum terverifikasi kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman luas.
Reporter: Fadli Mustafid
Discussion about this post