Panyabungan, StartNews – Masih tingginya angka stunting (gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi fokus pembahasan dalam Pertemuan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Madina di Aula Kantor Bupati, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Selasa (19/4/2022).
Berdasarkan data BKKBN Sumut, Madina masuk kategori kabupaten mengkhawatirkan di Sumut dalam penanganan masalah stunting, karena angka stunting di kabupaten ini mencapai 47,7 persen.
Pertemuan Rembuk Stunting yang dipimpin Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution itu dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut Muhammad Irzal, Asisten II Setdakab Madina Erman Gaffar, Asisten III Setdakab Madina Sahnan Batubara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Adnan Harahap, camat se-Kabupaten Madina, dan pimpinan OPD lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution membantah data stunting 47,7 persen yang dirilis BKKN Sumut. Atika meminta data tersebut harus dikoreksi.
“Kami telah sepakat dengan OPD bahwa masalah data yang harus dikoreksi. Jadi 47,7 persen (angka stunting) dari Mandailing Natal, hari ini dengan tegas perlu dikoreksi, karena kami berani turun ke lapangan. Kita bandingkan apa yang ada di kertas dengan apa yang ada di lapangan. Jadi, mohon arahannya untuk bagaimana kami mengoreksi data ini,” kata Atika.
Atika juga mempertanyakan mengapa hanya stunting yang disorot di Mandailing Natal. Untuk itu, dia berharap adanya kerja sama yang baik antara Pemkab Madina, Pemprov Sumut, dan kementerian agar data stunting tersebut dapat dikoreksi.
“Kami mohon arahan untuk itu. Kemudian, jika kita melihat data SSJBI tahun 2019, posisi kita seharusnya 4 terbawah. Saya meragukan dari 2019 itu semakin banyak orang yang stunting di Mandailing Natal,” katanya.
Padahal, menurut Atika, Madina termasuk salah satu kabupaten yang agresif melakukan upaya penurunan stunting. Hal ini sudah dibuktikan oleh Pemprov Sumut. Namun, Atika mempertanyakan angka stunting di Madina justru meningkat pada tahun 2021.
“Kami yakin ini salah kami. Ada data yang kurang akurat ketika pelaporan. Kami berharap betul-betul dilihat secara proporsional. Kami ingin tujuan kita satu, yaitu memang riil ada penurunan stunting di lapangan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Muhammad Irzal mengatakan Madina masuk kategori kabupaten mengkhawatirkan di Sumut dalam penanganan masalah stunting. Angka stunting di Kabupaten Madina mencapai 47,7 persen.
Masalah stunting itu dilaporkan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Senin (7/2/2022).
Muhammad Irzal mengatakan saat ini BKKBN ditugaskan oleh Presiden berdasarkan Kepres No. 72/2021 tentang Koordinator Pengentasan Stunting. Dia mengatakan untuk keseluruhan, stunting di Sumut berada di angka 25 persen dan masih di bawah angka nasional.
“Namun, ada 12 kabupaten/kota di Sumut angka stuntingnya di atas 38 persen, Pak. Dan yang mengkhawatirkan itu di Mandailing Natal, angka stuntingnya 47,7 persen,” ujar Irzal kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Kedepan, menurur Irzal, beberapa program kegiatan dibutuhkan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga hamil, calon pengantin, dan ibu yang sedang menyusui terkait percepatan pengentasan stunting tersebut.
Reporter: Saparuddin Siregar
