Panyabungan, StArtNews-Massa aliansi pemuda bersatu melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Rabu (17/2).
Mereka menuntut agar pansus DPRD Madina segera dibentuk untuk mengetahui penyebab insiden gas beracun pada proyek pembangkit listrik tenga panas bumi (PLTPB) PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang menewaskan 5 orang dan puluhan lainnya terpaksa mendapat perawatan intensif.
Menurut Koordinator Aksi, Faisal Chaniago PT SMGP sudah merendahkan martabat daerah Mandailing Natal karena tidak ada satu pun dari pihak perusahaan yang mengaku bersalah atas insiden tersebut.
Kata Faisal, dalam RDP dengan Komisi VII DPR-RI, perusahaan hanya menerangkan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang secara eksplisit menuduh korban meninggal melanggar ketentuan perusahaan karena sebelumnya sudah diperingatkan agar mengosongkon area di sekitar pembukaan sumur.
“Padahal kenyataanya tidak, kita tidak tahu menajemen PT SMGP itu seperti apa, tidak ada satu orang pun di kabupaten ini dihargai, mereka hanya pikir semua orang di sini bisa dibayar,” kata Faisal dalam orasinya.
Faisal melanjutkan, Aliansi Pemuda Bersatu ingin pembuktian DPRD bahwa mereka punya nyali dan harga diri serta hati nurani utuk berdiri di tengah- tengah masyarakat, bukan berdiri untuk PT SMGP atau korporasi.
“Tapi kalau mereka (DRPD) itu berdiri untuk koorporasi bukan berdiri untuk masyarakatnya maka hari ini kami tidak rela mereka duduk di sana. Maka kami ingin mereka mengudurkan diri berramai-ramai. Karena kami tidak ingin perwakilan rakyat kami menjadi dewan pengecut,” ujaranya.
Ia juga mengatakan, kedatangan masa Aliasi Pemuda Bersatu ini ke kantor DPRD Madina bukan untuk memacing keributan atau bertindak anarkis. Melainkan untuk menyampaikan aspirasi bahwa ada rakyat dari yang diwakili DPRD Madina meninggal akibat kelalaian PT SMGP.
“Yang meninggal itu Pak Dewan adalah manusia bukan (nama hewan-red), dan segera bentuk pansus itu dan untuk memastikan pansus itu adalah pimpinan dewan bukan sekwan, karena sekwan itu tidak punya kuasa dalam hal ini,” katanya.
Faisal menegaskan Aliansi Pemuda Bersatu tidak ingin aspirasi ini hanya disahuti Sekwan dengan jawaban yang prosedural atau STNK.
“Saya sudah tahu ini jawabannya (Sekwan-red) apa dan sudah hapal saya, pasti kita akan sampaikan kepada pimpinan, jawabannya terahkir STNK saja pokoknya itu. Sabar, tunggu, nanti, kita pastikan. Tidak ada lagi itu ini mendesak (Pansus dibentuk-red). Apakah harus kurang banyak masrayakat ini meninggal supaya pansus ini dibentuk,” pungkas Faisal.
Reporter: Hasmar Lubis
Editor: Hanapi Lubis
Discussion about this post