Fraksi Golkar DPRD Madina meminta bupati tidak mengorbankan nasib PPPK di tengah badai defisit APBD 2025. Pemerintah didorong mengoptimalkan PAD sebagai solusi.
Panyabungan, StartNews – Fraksi Partai Golkar DPRD Mandailing Natal (Madina) meminta Bupati Madina H. Saipullah Nasution tidak mengorbankan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami kontraksi berat.
Sikap tegas itu disampaikan dalam sidang paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Madina Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Madina, Panyabungan, Kamis (9/7/2026).
Fraksi Golkar menyoroti penyesuaian penerimaan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu memang membuat APBD mengalami guncangan untuk mengimbanginya. Namun, fraksi berlambang pohon beringin ini mengingatkan para pegawai tersebut adalah garda terdepan yang melayani masyarakat secara langsung, sehingga hak dan keberadaan mereka harus tetap dipertahankan terlepas dari seberapa berat beban fiskal yang ditanggung daerah.
BACA JUGA: – Keuangan Madina Oleng, Bupati Sebut Anggaran PPPK 2026 Kuras Kas Daerah
“Kami berkeyakinan bupati, wakil bupati beserta jajarannya bersama dengan DPRD mampu mencari solusi untuk itu. Kami percaya bahwa walaupun kapal oleng, bupati tidak akan membuang muatan,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Madina Zubaidah Nasution.
Zubaidah mengatakan pihaknya memahami APBD Madina telah dua kali dihantam turbulensi, yakni pada masa pandemi Covid-19 dan pemangkasan dana oleh pemerintah pusat sebagai langkah efisiensi anggaran.
Fraksi Golkar menilai pernyataan jujur bupati ke ruang publik mengenai kondisi fiskal daerah yang sedang tidak baik-baik saja sebagai cermin kepedulian dan tanggung jawab besar, terutama bagi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pasca-bencana.
Itu sebabnya, Fraksi Golkar mendukung Langkah-langkah yang ditempuh bupati dalam upaya memperoleh Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.
“Sebagai jalan keluar dari krisis tersebut, kami mendorong eksekutif untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus membebani rakyat kecil,” kata Srikandi Golkar ini.
Langkah rasional yang disarankan Fraksi Golkar mencakup penerapan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, penguatan basis data objek pajak, pencarian sumber pendapatan baru, serta optimalisasi pemanfaatan berbagai aset daerah yang selama ini dibiarkan tidak produktif.
Reporter: Sir
Discussion about this post