Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis blak-blakan menyebut Kabupaten Madina seperti ‘dianaktirikan’ oleh Pemprov Sumut terkait minimnya anggaran penanganan pasca-bencana dan infrastruktur.
Panyabungan, StartNews — Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis secara terbuka melayangkan kritik tajam dan menggugat komitmen keadilan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terhadap Kabupaten Madina.
Erwin menyampaikan hal itu secara langsung di hadapan tim Kunjungan Kerja DPRD Sumut Dapil VII, Bupati Madina, serta jajaran pejabat Pemkab Madina di D’San Hotel, Panyabungan, Rabu (8/7/2026).
Erwin mengatakan sorotan itu merupakan sikap murni dirinya sebagai representasi masyarakat Madina yang merasa dianaktirikan, terutama pasca-bencana besar yang melanda wilayah ini.
Dia menilai kontribusi besar Madina di sektor pendapatan dan pajak bagi Sumatera Utara sama sekali tidak sebanding dengan perhatian pembangunan dan pemulihan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah provinsi.
Kekecewaan Erwin makin mendalam lantaran dana pengembalian transfer dari pemerintah pusat justru tidak diterima oleh Kabupaten Madina. Padahal, daerah ini merupakan salah satu titik yang mengalami kerusakan paling parah.
“Kalau saya melihatnya dari sudut pandang politik, yang paling miris terjadi di Madina saat ini adalah perlakuan pemerintah provinsi terhadap daerah kami,” kata Erwin, yang juga ketua Partai Gerindra Madina.
Selain masalah diskriminasi anggaran dari provinsi, Erwin juga menyoroti lambannya perbaikan jalan provinsi di kawasan pantai barat Madina yang sempat terisolasi akibat bencana. Menurut dia, pembiaran ini mengindikasikan lemahnya koordinasi dan kepedulian struktural.
Selain itu, Erwin juga mengecam sikap abai sejumlah perusahaan perkebunan besar di Madina yang mangkir dari undangan pertemuan tersebut. Dia menilai sikap perusahaan itu sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif.
“Kalau DPRD Provinsi saja tidak dianggap penting, apalagi kami di DPRD Kabupaten,” ujar Erwin.
Melalui forum itu, Erwin mendesak seluruh anggota DPRD Sumut Dapil VII agar tidak tinggal diam melihat ketimpangan ini. Dia berharap para wakil rakyat tingkat provinsi dapat menekan Pemprov Sumut agar segera merealisasikan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangannya, sekaligus memastikan Madina mendapatkan hak dan perlakuan yang adil dalam kue pembangunan Sumatera Utara.
Reporter: Fadli Mustafid
Discussion about this post