Ratusan mahasiswa USU berunjuk rasa di DPRD Sumut. Mereka mendesak evaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) hingga transparansi APBN/APBD.
Medan, StartNews –Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Senin (15/6/2026). Massa menyoroti masalah efisiensi anggaran negara dan mendesak pemerintah mengevaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai kurang tepat sasaran.
Massa aksi tiba di depan Kantor DPRD Sumut sekitar pukul 14.30 WIB dengan membawa spanduk dan selebaran berisi tuntutan. Kehadiran demonstran yang langsung berorasi sempat mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar kawasan jalan tersebut macet parah. Sementara ratusan personel gabungan TNI dan Polri bersiaga mengamankan situasi.
Mahasiswa memprotes pemborosan anggaran fiskal di tengah impitan ekonomi masyarakat. Selain menuntut penghentian program MBG untuk digantikan dengan skema pemenuhan gizi yang lebih efisien, massa juga mendesak pemerintah pusat menjaga stabilitas harga BBM subsidi agar distribusinya tidak melenceng kepada kelompok yang tidak berhak.
Koordinator aksi dalam orasinya menegaskan kebijakan anggaran saat ini perlu dirombak total agar lebih berpihak pada kebutuhan dasar publik yang lebih mendesak, seperti sektor pendidikan dan lapangan kerja. Mahasiswa menilai ada ketimpangan besar dalam pengalokasian APBN dan APBD yang terkesan mengabaikan program-program prioritas nasional.
“Kalau semua harga kebutuhan naik, harus ada yang turun, termasuk ego pemerintah dalam memaksakan anggaran yang tidak efisien. Kami menuntut efisiensi serta transparansi mutlak dalam pengalokasian APBN dan APBD, serta mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengembalikan pendidikan sebagai program prioritas utama nasional demi masa depan bangsa,” ujar salah seorang orator mahasiswa dari atas mobil komando.
Tidak hanya persoalan ekonomi dan anggaran, demonstran juga membawa sejumlah isu lain ke halaman gedung wakil rakyat. Mereka menuntut ketegasan pemerintah memberantas praktik pertambangan ilegal, mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat, hingga menolak segala bentuk dwifungsi Polri demi menjaga profesionalitas institusi penegak hukum.
Hingga sore hari, massa masih bertahan di depan Kantor DPRD Sumut sambil menunggu perwakilan anggota Dewan menemui mereka untuk menerima aspirasi tersebut.
Reporter: Sir
Discussion about this post