Bukan sekadar memusnahkan, Pemkab Madina bersama Kementan dan BNN siapkan megaproyek jalan tembus dan alih profesi untuk menyulap zona merah ladang ganja di Tor Sihite menjadi pusat ekonomi baru.
Panyabungan, StartNews – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bersama Kementerian Pertanian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar rapat koordinasi secara daring pada Kamis (4/6/2026) guna menindaklanjuti program pengalihan tanaman ganja ke komoditas produktif di kawasan Tor Sihite.
Berbeda dengan pendekatan hukum konvensional, kolaborasi lintas sektor itu kini membidik akar masalah utama di lapangan, yakni keterisolasian wilayah dan ketergantungan ekonomi masyarakat pada tanaman ilegal tersebut.
Selama ini, kawasan Tor Sihite yang mencakup Kecamatan Panyabungan Timur dan Kecamatan Tambangan menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, karena lokasinya yang sulit dijangkau.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah tidak hanya fokus pada pemusnahan, melainkan pada pembukaan akses geografis dan pemberian alternatif mata pencaharian yang konkret bagi warga setempat.
Bupati Madina H. Saipullah Nasution menjelaskan, fokus utama dalam pertemuan itu adalah mematangkan program alih fungsi lahan agar masyarakat memiliki sumber penghasilan baru yang legal dan menjanjikan secara ekonomi.
“Pertemuan itu fokus mengenai pemberantasan ladang ganja di Panyabungan Timur. Rencananya akan dialihkan atau digantikan ke tanaman lain yang punya nilai ekonomi,” kata Saipullah.
Untuk merealisasikan rencana ini, Kementerian Pertanian akan menyediakan lahan seluas lima hektare yang dikhususkan untuk budidaya cabai. Dinas Pertanian Madina ditunjuk sebagai motor penggerak di daerah untuk mendampingi petani secara langsung.
Selain komoditas pangan, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus industri rumahan untuk mendongkrak pendapatan warga.
Saipullah menambahkan, masyarakat akan difasilitasi dengan berbagai bantuan sarana produksi guna memastikan transisi profesi ini berjalan mulus.
“Selain itu, warga juga akan dapat bantuan bibit, mesin penyuling minyak serai wangi, serta pelatihan pembuatan tusuk sate,” katanya.
Kendati program ekonomi sudah dirancang matang, kata Saipullah, kunci keberhasilan transformasi Tor Sihite ini berada pada pembukaan akses jalan penghubung antara Padanglawas (Palas), Pasaman, dan Madina via Panyabungan Timur.
Infrastruktur jalan dinilai penting agar hasil panen komoditas legal nantinya dapat didistribusikan keluar dari desa. Namun, proyek infrastruktur ini masih terbentur birokrasi terkait izin pinjam pakai kawasan hutan lindung serta dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Dapat izin pinjam pakai dulu, baru Pemda urus izinnya. AMDAL harus dibuat, sementara itu perlu anggaran, tender, dan perhitungan masa kerja. Kapan pinjam pakainya kita dapatkan, itu yang paling perlu,” kata Saipullah.
Sejatinya Kementerian Kehutanan telah menetapkan kawasan tersebut sebagai zona perhutanan sosial demi kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, potensi ekonomi hutan sosial itu belum bisa digarap oleh warga akibat ketiadaan akses jalan yang memadai. Sementara regulasi pembukaan jalan baru di hutan lindung masih tertahan.
Melalui rakor ini, Saipullah berharap BNN dan Kementan dapat membantu mempercepat sinkronisasi kebijakan pusat agar Tor Sihite bisa segera lepas dari bayang-bayang peredaran narkotika.
Reporter: Sir
Discussion about this post