Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.780 SPPG Program Makan Bergizi Gratis, karena kendala IPAL dan sertifikasi sanitasi untuk menjamin keamanan pangan nasional.
Jakarta, StartNews – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia untuk memperbaiki standar kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan suspend ini menyusul penemuan adanya unit pelayanan yang belum memenuhi kriteria, terutama terkait pengelolaan limbah dan sertifikasi kesehatan pangan.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penghentian operasioan SPPG itu merupakan bagian dari mekanisme pengawasan ketat agar seluruh mitra penyedia makanan mematuhi regulasi yang berlaku. Fokus utama penangguhan ini menyasar pada ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak operasional.
“SPPG-SPPG yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum daftar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara,” ujar Dadan Hindayana di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menurut Dadan, jumlah unit yang ditangguhkan tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kecepatan pengelola dalam melakukan perbaikan. Saat ini, dari total 26.800 unit yang ada, pemerintah terus memperkuat peran inspektorat guna memastikan setiap detail di lapangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk target peningkatan kualitas tahun 2026.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan tindakan tegas ini bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi 82,9 juta anak penerima manfaat.
Dia menilai kekurangan dalam program berskala masif ini harus terus disempurnakan tanpa kompromi, mengingat dampaknya yang langsung bersentuhan dengan kualitas sumber daya manusia masa depan.
“Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi, kita sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras,” tegas Zulkifli Hasan.
Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif pihak sekolah untuk melaporkan segala bentuk ketidaksesuaian layanan melalui kanal pengaduan yang tersedia.
Zulkifli memastikan setiap keberatan yang masuk ke command center akan direspons dengan cepat guna menjamin tidak ada lagi masalah standar dalam pendistribusian makanan bergizi di sekolah-sekolah.
Reporter: Sir
Discussion about this post