Bupati Madina H. Saipullah Nasution berkoordinasi dengan DJPK Kemenkeu di Jakarta untuk meningkatkan PAD melalui sinkronisasi data DBH sawit dan pemilahan PPh.
Jakarta, StartNews – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution bertandang ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan di Jakarta untuk membahas langkah-langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumat (10/4/2026).
Pertemuan dengan Direktur Dana Transfer Umum DJPK Sandy Firdaus itu membahas peningkatan penerimaan dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan perkebunan kelapa sawit sesuai regulasi yang berlaku.
Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan mengenai kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan DJPK guna memastikan perusahaan yang beroperasi di Madina melakukan pemilahan pembayaran pajak secara akurat.
Salah satu langkah teknis yang akan segera diterapkan adalah penambahan kode unit saat penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) ke dalam sistem Coretax untuk memastikan transparansi dan ketepatan alokasi pendapatan ke daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina akan melakukan sinkronisasi data luas lahan dan angka produksi kelapa sawit dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta Badan Pengelola Dana Perkebunan.
Upaya itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 yang mengamanatkan validitas luas lahan dan tingkat produksi merupakan variabel penentu dalam perhitungan pembagian DBH sektor kelapa sawit.
Saipullah menyatakan koordinasi intensif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menggali seluruh potensi penerimaan secara maksimal demi kepentingan pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat tergali secara maksimal. Melalui koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, serta kementerian atau lembaga terkait, kami optimistis penerimaan DBH Madina dapat meningkat secara signifikan,” ujar Saipullah usai pertemuan di Jakarta.
Selain masalah sistem pembayaran, Saipullah juga menegaskan akurasi data di lapangan dan tingkat kepatuhan para pelaku usaha menjadi fondasi utama dalam mendongkrak kapasitas fiskal daerah.
“Sinkronisasi data luas dan produksi sawit serta kepatuhan perusahaan dalam pelaporan dan penyetoran pajak akan menjadi perhatian utama kami kedepan,” ungkapnya.
Melalui penguatan kerja sama lintas sektoral ini, dia berharap dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Madina.
Reporter: Rls
Discussion about this post