Medan, StartNews – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution akan mengadopsi langkah-langkah strategis nasional untuk mengamankan stok kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Saipullah mengatakan hal itu usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Jumat (6/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, fokus utama tertuju pada percepatan ketahanan pangan melalui sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Saipullah yang didampingi jajaran asisten dan kepala dinas terkait, menyimak secara mendalam peluncuran peta jalan (roadmap) Pengendalian Inflasi Sumatera Utara 2025-2027. Dokumen strategis ini menjadi kompas bagi seluruh kepala daerah untuk menerapkan strategi 4K yang meliputi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif guna menekan angka inflasi yang saat ini tercatat sebesar 3,81 persen secara tahunan (year-on-year) di Sumatera Utara.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Rudy B. Hutabarat memberikan peringatan dini mengenai potensi lonjakan permintaan yang biasanya memicu kenaikan harga bahan pokok. Dia menegaskan kunci keberhasilan menghadapi fase ini adalah sinergi antar-lembaga dalam memantau rantai distribusi.
“Tekanan inflasi berpotensi meningkat seiring naiknya permintaan bahan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan sinergi TPID melalui peningkatan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif,” ujar Rudy.
Menanggapi arahan tersebut, Pemkab Madina telah menyiapkan skema aksi untuk melindungi konsumen dan petani lokal. Selain memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menutupi defisit komoditas tertentu, Pemkab Madina juga mengintensifkan program Gelar Pangan Murah (GPM).
Program ini dirancang untuk memastikan intervensi harga dilakukan tepat waktu sebelum gejolak pasar mencapai level yang mengkhawatirkan masyarakat.
Gubernur Sumatera Utara dalam arahannya juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyangga stok pangan. Hal ini sejalan dengan upaya Bupati Saipullah dalam memastikan distribusi barang di wilayah Madina tidak terhambat oleh kendala logistik.
Gubernur mengingatkan komunikasi publik yang jujur dan transparan penting untuk mencegah fenomena panic buying di tengah warga. “Pengendalian inflasi menjelang HBKN Tahun 2026 menjadi perhatian serius pemerintah provinsi,” tegas gubernur.
Reporter: Rls
Discussion about this post