KABAR dari ibu kota Jakarta kembali menghiasi layar gawai masyarakat Mandailing Natal (Madina). Foto-foto formal audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) beredar, lengkap dengan narasi optimis tentang “percepatan revitalisasi” dan “sambut baik” dari pusat.
Namun, bagi warga yang harus menempuh perjalanan berjam-jam di jalanan rusak hanya untuk sekadar mendapatkan rujukan, atau bagi mereka yang mengantre dari fajar di RSUD Panyabungan, foto-foto tersebut hanyalah sekadar etalase birokrasi jika tidak dibarengi dengan perubahan mendasar di lapangan.
Kita patut mengapresiasi langkah Bupati Madina H. Saipullah Nasution dan jajarannya yang menjemput bola ke Jakarta. Memang benar, APBD kita seringkali tak berdaya menanggung beban infrastruktur kesehatan yang masif. Namun, kita juga berhak bertanya. Sampai kapan narasi “mengusulkan” dan “berharap” ini terus diputar tanpa ada tenggat waktu yang konkret bagi penyelesaiannya?
Usulan kelanjutan pembangunan gedung baru RSUD Panyabungan mencerminkan satu hal, yakni adanya ketidaktuntasan pada masa lalu. Membangun fisik gedung jauh lebih mudah daripada membangun sistem di dalamnya. Jangan sampai gedung yang megah nantinya hanya menjadi monumen beton yang isinya tetap kekurangan alat kesehatan, bahkan kekurangan tenaga ahli yang bersedia menetap di daerah.
Modernisasi peralatan medis memang keharusan, bukan lagi prestasi. Pada tahun 2026 ini, memalukan jika diagnosa penyakit yang sedikit kompleks saja masih harus dirujuk ke Medan atau Padang. Kemandirian medis Madina boleh dikatakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dengan janji-janji diplomasi.
Poin menarik terkait permintaan kemudahan sekolah spesialis bagi dokter lokal. Ini boleh jadi strategi jangka panjang yang bagus. Namun, hati-hati karena ini menyimpan jebakan. Sebab, masalah kronis daerah bukan hanya soal menciptakan dokter spesialis, tapi bagaimana mempertahankan mereka.
Apa jaminan Pemkab Madina bahwa setelah mereka menyandang gelar spesialis dengan fasilitas negara, mereka akan betah mengabdi di pelosok Madina yang infrastruktur pendukungnya mungkin tertinggal?
Tanpa insentif yang layak dan ekosistem kerja yang profesional, Madina hanya akan menjadi “sekolah gratis” bagi para dokter yang ujung-ujungnya tetap berpraktek di kota besar.
Rencana pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) untuk surveilans penyakit dan kualitas lingkungan memang terdengar futuristik. Namun, di tengah kondisi layanan primer (Puskesmas) yang di banyak titik masih megap-megap, fokus pada laboratorium canggih terasa seperti melompati anak tangga.
Transformasi layanan primer seharusnya dimulai dari ketersediaan obat yang konsisten di Puskesmas desa dan keramahan layanan. Bukan sekadar pengadaan alat uji air dan pangan yang sifatnya administratif.
Masyarakat Madina tidak butuh retorika: “Alhamdulillah disambut baik”. Yang dibutuhkan adalah kepastian kapan alat pacu jantung tersedia? Kapan antrean operasi tidak lagi berbulan-bulan? Kapan warga di Muara Batang Gadis atau pesisir pantai barat Madina bisa mendapatkan penanganan setara dengan mereka yang tinggal di pusat kota Panyabungan?
Audiensi ke Jakarta memang langkah awal yang mudah. Ujian sesungguhnya bagi bupati, Kadis Kesehatan, dan Direktur RSUD adalah memastikan bahwa “komitmen” Wamenkes itu tidak menguap begitu pesawat mereka mendarat kembali di Sumatera Utara.
Jangan biarkan kesehatan masyarakat hanya menjadi komoditas lobi. Sementara di lapangan, rakyat masih bertaruh nyawa dalam antrean. (*)
Penulis: Saparuddin Siregar | Pemimpin Redaksi StartNews.co.id
Discussion about this post