KUNJUNGAN kerja Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution ke Siulangaling, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Sabtu (13/12/2025), membuka mata kita lebar-lebar tentang sebuah ironi kemerdekaan. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan kemajuan teknologi, ribuan warga di pelosok Madina masih hidup dalam isolasi struktural, dimana biaya untuk sekadar “menginjak” kendaraan roda empat saja mencapai angka fantastis: Rp800 ribu.
Tokoh masyarakat Siulangaling, Muaja, menyampaikan keluhan yang sangat mendasar seperti ketiadaan jembatan, minimnya akses listrik, dan sulitnya transportasi. Pernyataan Muaja yang menyebut 50 persen warganya belum pernah melihat mobil setelah 80 tahun Indonesia merdeka, menjadi pukulan telak bagi narasi pembangunan yang merata. Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini masalah keadilan sosial dan pengakuan hak warga negara.
Situasi di Siulangaling mencerminkan kegagalan pemerintah daerah—bukan hanya yang sekarang, tetapi juga yang sebelumnya—dalam memprioritaskan wilayah terpencil. Keterbatasan akses ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Biaya transportasi yang mahal menghambat pergerakan ekonomi, pendidikan menjadi sulit, dan akses kesehatan terancam. Ketika bencana melanda, seperti yang baru terjadi, isolasi ini menjadi ancaman ganda.
Respons Bupati Saipullah Nasution patut diapresiasi, terutama upayanya menembus arus deras sungai untuk hadir langsung. Tindakan mendata infrastruktur dan melakukan survei rehabilitasi merupakan langkah awal yang benar. Namun, masyarakat Siulangaling tidak hanya membutuhkan survei. Mereka membutuhkan eksekusi.
Terkait solusi yang ditawarkan, kita mencatat dua janji penting. Kelistrikan melalui EBTKE dan upaya pembangunan akses jalan darat yang membutuhkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Kedua janji ini adalah kunci untuk memutus keterasingan Siulangaling.
Meminta maaf atas keterlambatan menjadi sikap rendah hati yang baik dari seorang pemimpin. Namun, kini saatnya mengubah penyesalan menjadi aksi nyata. Masyarakat Siulangaling tidak meminta kemewahan. Mereka hanya meminta hak dasar mereka sebagai warga negara Indonesia.
Siulangaling harus menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Madina. Pembangunan dikatakan berhasil jika telah menuntaskan kemerdekaan bagi warganya yang paling terisolasi. Jangan biarkan kisah Rp800 ribu untuk melihat mobil ini menjadi warisan pahit yang diturunkan kepada generasi berikutnya.
Demi menjamin janji ini terealisasi dan tidak hanya berhenti di tingkat proposal, Pemkab Madina harus mengambil langkah-langkah konkret dan terukur. Misalnya, bentuk tim kerja khusus (Satgas) yang berada langsung di bawah koordinasi bupati untuk mempercepat pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan. Targetkan penyelesaian perizinan dan DED (Detail Engineering Design) jalan Nagajuang-Siulangaling selesai pada semester pertama tahun fiskal berikutnya.
Alokasikan anggaran yang bersifat multi-years (tahun jamak) dalam APBD, sambil terus mengejar pendanaan dari APBN (Pusat) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk proyek jalan dan jembatan ini. Jangan hanya menunggu dana pusat. Pemkab harus menunjukkan komitmen awal dengan dana daerah.
Selain itu, segera tuntaskan hambatan logistik dan administrasi agar proyek instalasi listrik tenaga surya di 23 desa dapat dimulai pada kuartal pertama tahun depan, mengantisipasi dan memitigasi dampak bencana yang mungkin terjadi lagi.
Selama akses jalan darat permanen belum tersedia, Pemkab perlu mempertimbangkan skema subsidi atau alokasi anggaran untuk transportasi sungai darurat, khususnya untuk warga yang membutuhkan akses kesehatan mendesak atau pendidikan, sehingga biaya Rp800.000 itu tidak lagi menjadi beban yang mencekik.
Ketegasan dalam implementasi menjadi satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kunjungan ke Siulangaling bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari perubahan fundamental.
Penulis: Saparuddin Siregar | Pempimpin Redaksi StartNews.co.id
Discussion about this post