MANDAILING Natal (Madina) sedang tidak baik-baik saja. Seruan minta tolong yang disampaikan Bupati H. Saipullah Nasution di hadapan dua menteri—Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman—pada Kamis (4/12/2025), bukanlah sekadar pidato protokoler biasa. Itu sinyal SOS (tanda bahaya) dari sebuah wilayah yang sedang lumpuh.
Fakta yang dipaparkan Bupati Saipullah mengerikan. Sebanyak 19 dari 23 kecamatan terdampak bencana, dengan 19 desa mengalami kerusakan paling parah. Artinya, hampir seluruh ‘tubuh’ kabupaten ini terluka. Dengan luas wilayah 6.600 kilometer persegi dan populasi setengah juta jiwa, bencana ini bukan sekadar statistik, melainkan krisis kemanusiaan dan ekonomi yang nyata.
Kehadiran dua menteri penting dari kabinet di Kampus STAIN Madina patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara. Namun, kita harus mengingatkan bahwa kehadiran fisik pejabat pusat tidak boleh berhenti pada seremonial ‘meninjau dan memberi arahan’.
Situasi di lapangan menuntut lebih dari sekadar simpati. Pernyataan bupati bahwa sebagian wilayah pantai barat belum dapat ditembus dan isolasi desa-desa seperti Batang Selatan serta Pulau Tamang akibat ombak tinggi, menunjukkan bahwa Madina menghadapi krisis logistik. Tanpa akses, bantuan menumpuk di Posko dan ekonomi di titik terisolasi akan mati suri.
Madina menggantungkan hidupnya pada pertanian dan perkebunan. Ketika alam mengamuk, basis ekonomi inilah yang pertama hancur. Petani gagal panen, kebun rusak, dan jalur distribusi terputus. Inilah sebabnya mengapa permintaan bupati untuk intervensi Kementerian UMKM menjadi sangat krusial.
UMKM di Madina bukan sekadar pedagang kecil. Mereka merupakan jaring pengaman sosial terakhir bagi warga yang kehilangan mata pencaharian di sektor pertanian. Jika UMKM tidak segera disuntik modal dan dibantu akses pasarnya, kemiskinan ekstrem pascabencana menjadi ancaman yang tak terelakkan.
“Kami berharap arahan, bimbingan, bahkan bantuan dari Kementerian UMKM untuk mendorong kesulitan yang kami alami,” kata Saipullah di hadapan dua menteri.
Langkah Bupati Saipullah yang meminta agar pemulihan Madina diintegrasikan dengan program strategis nasional seperti ketahanan pangan, koperasi desa merah putih, dan makan bergizi gratis boleh dibilang langkah taktis yang cerdas.
Pemerintah pusat harus menyambut bola ini. Untuk membangun kembali Madina, jangan hanya dengan dana taktis bencana yang sifatnya sementara. Jadikan Madina sebagai pilot project pemulihan bencana berbasis program nasional.
Misalnya saja, berdayakan UMKM lokal dan petani yang terdampak untuk menjadi penyuplai program Makan Bergizi Gratis. Gunakan juga dana pemulihan untuk merevitalisasi lahan pertanian demi ketahanan pangan.
Bencana di Madina merupakan ujian bagi soliditas pemerintah pusat dan daerah. Rakyat Madina kini menanti. Apakah kunjungan Zulkifli Hasan dan Maman Abdurrahman akan berbuah kebijakan afirmatif yang nyata? Ataukah sekadar janji manis yang hilang ditelan ombak pantai barat?
Pemerintah pusat harus “keroyokan” membantu Madina. Pemulihan infrastruktur untuk menembus isolasi wilayah dan suntikan modal bagi UMKM harus dilakukan serentak. Jangan biarkan Madina bangkit sendirian. (*)
Penulis: Saparuddin Siregar | Pemimpin Redaksi StartNews.co.id
Discussion about this post