• Media Kit
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
Minggu, Agustus 9, 2026
  • Login
Start News
  • Home
  • Newsline
  • Madina
  • Sumut
  • Nasional
  • Kabar Desa
  • Figur
  • Hiburan
  • Start TV
  • Start FM
No Result
View All Result
  • Home
  • Newsline
  • Madina
  • Sumut
  • Nasional
  • Kabar Desa
  • Figur
  • Hiburan
  • Start TV
  • Start FM
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Ikuti saluran StartNews.co.id di WhatsApp

DPRD Madina Setujui LKPj Bupati Tahun 2023

by Redaksi
Selasa, 21 Mei 2024
0 0
0
DPRD Madina Setujui LKPj Bupati Tahun 2023

FOTO: STARTNEWS/FADLI MUSTAFID.

ADVERTISEMENT

Panyabungan, StartNews Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Madina tahun anggaran 2023.

LKPj tersebut disetujui pada rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian rekomendasi pembahasan LKPj tahun anggaran 2023 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis didampingi Wakil Ketua Harminsyah Batubara dan Erwin Nasution, Senin (20/5/2024) malam.

Rapat paripurna itu juga dihadiri Sekdakab Madina Almulhaq Daulay, para asisten, staf ahli, dan sejumlah kepala OPD Madina.

Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi saat membacakan pidato bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas selesainya rangkaian pembahasan LKPj, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan penganggaran pemerintah kedepannya.

“Saya yakin bahwa semua pikiran dan pendapat serta referensi yang dimiliki telah dibahas dan dirumuskan oleh para anggota Dewan melalui pembahasan dalam rapat Pansus maupun fraksi, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah di masa yang akan datang,” katanya.

Soal rekomendasi Pansus, Atika mengatakan akan menindaklanjutinya segera ke OPD terkait, baik itu merupakan catatan, saran pendapat, koreksi perbaikan, maupun saran peningkatan pembangunan, pemerintah, dan pelayanan masyarakat.

“Bilamana saran yang disampaikan pansus itu merupakan kewenangan Pemkab Madina, tentu itu menjadi perhatian kita semua. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau instansi vertikal, akan kita teruskan ke masing-masing pihak,” jelasnya.

Atika berharap perbaikan yang menjadi kewenangan kabupaten agar diawali sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program kegiatan serta proses pengawasan.

Reporter: Fadli Mustafid

Tags: bupatiDPRD MadinaLKPJ
ShareTweet
Next Post
Pegawai Non-ASN Pemkab Madina Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Pegawai Non-ASN Pemkab Madina Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Discussion about this post

Recommended

Pj Gubernur Sumut Kukuhkan Tyas Fatoni Jadi Bunda PAUD 2024

Pj Gubernur Sumut Kukuhkan Tyas Fatoni Jadi Bunda PAUD 2024

2 tahun ago
Puluhan Bacaleg dari PKB Madina Ikuti UKK

Puluhan Bacaleg dari PKB Madina Ikuti UKK

3 tahun ago

Popular News

  • Terbang Perdana Wings Air Rute KNO-JHN, Wabup Madina Jadi Penumpang VIP

    Terbang Perdana Wings Air Rute KNO-JHN, Wabup Madina Jadi Penumpang VIP

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Perkembangan Kasus Smart Village, Jaksa Kembali Periksa Sejumlah Kades

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Batal Kuliah Kedokteran di China, Santri Ini Malah Dapat Beasiswa di Amerika

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Baksos Bakal Warnai HUT ke-5 Komunitas Pecinta Toyota Fortuner Sumut

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 4.843 Warga Tapanuli Tengah Masih Mengungsi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Contact
  • Home
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

© 2026

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

error: Copyright Start News Group
No Result
View All Result
  • Home
  • Madina
  • Sumut
  • Newsline
  • Nasional
  • Newsline
  • Kabar Desa
  • Opini
  • Figur
  • Komunitas

© 2026