• Media Kit
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
Selasa, Februari 3, 2026
  • Login
Start News
  • Home
  • Newsline
  • Madina
  • Sumut
  • Nasional
  • Kabar Desa
  • Figur
  • Hiburan
  • Start TV
  • Start FM
No Result
View All Result
  • Home
  • Newsline
  • Madina
  • Sumut
  • Nasional
  • Kabar Desa
  • Figur
  • Hiburan
  • Start TV
  • Start FM
No Result
View All Result
No Result
View All Result

DPRD Madina Setujui LKPj Bupati Tahun 2023

by Redaksi
Selasa, 21 Mei 2024
0 0
0
DPRD Madina Setujui LKPj Bupati Tahun 2023

FOTO: STARTNEWS/FADLI MUSTAFID.

Panyabungan, StartNews Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Madina tahun anggaran 2023.

LKPj tersebut disetujui pada rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian rekomendasi pembahasan LKPj tahun anggaran 2023 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis didampingi Wakil Ketua Harminsyah Batubara dan Erwin Nasution, Senin (20/5/2024) malam.

Rapat paripurna itu juga dihadiri Sekdakab Madina Almulhaq Daulay, para asisten, staf ahli, dan sejumlah kepala OPD Madina.

Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi saat membacakan pidato bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas selesainya rangkaian pembahasan LKPj, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan penganggaran pemerintah kedepannya.

“Saya yakin bahwa semua pikiran dan pendapat serta referensi yang dimiliki telah dibahas dan dirumuskan oleh para anggota Dewan melalui pembahasan dalam rapat Pansus maupun fraksi, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah di masa yang akan datang,” katanya.

Soal rekomendasi Pansus, Atika mengatakan akan menindaklanjutinya segera ke OPD terkait, baik itu merupakan catatan, saran pendapat, koreksi perbaikan, maupun saran peningkatan pembangunan, pemerintah, dan pelayanan masyarakat.

“Bilamana saran yang disampaikan pansus itu merupakan kewenangan Pemkab Madina, tentu itu menjadi perhatian kita semua. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau instansi vertikal, akan kita teruskan ke masing-masing pihak,” jelasnya.

Atika berharap perbaikan yang menjadi kewenangan kabupaten agar diawali sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program kegiatan serta proses pengawasan.

Reporter: Fadli Mustafid

Tags: bupatiDPRD MadinaLKPJ
ShareTweet
Next Post
Pegawai Non-ASN Pemkab Madina Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Pegawai Non-ASN Pemkab Madina Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Discussion about this post

Recommended

Rahmad Rayyan Jemput Aspirasi Warga Perbatasan

Rahmad Rayyan Jemput Aspirasi Warga Perbatasan

3 tahun ago
Diduga Pungli Pegawai Honor, Kadispora Padangsidimpuan Dinonaktifkan

Diduga Pungli Pegawai Honor, Kadispora Padangsidimpuan Dinonaktifkan

1 tahun ago

Popular News

  • Pelantikan 3.990 PPPK Paruh Waktu Pemkab Madina Diadakan Secara Hybrid Kamis Lusa

    Pelantikan 3.990 PPPK Paruh Waktu Pemkab Madina Diadakan Secara Hybrid Kamis Lusa

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gubernur Sumut Resmikan Rute Penerbangan Wings Air Pinangsori–Pekanbaru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Terkait Integritas, Bupati Madina Ultimatum 3.990 PPPK Paruh Waktu yang Baru Dilantik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sebelas Akademisi Berebut Kursi Ketua STAIN Madina Periode 2026-2030, Ini Nama-namanya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Khusus di Sumut, Ini Harga BBM Nonsubsidi per 1 Februari 2026

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Contact
  • Home
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

© 2025

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

error: Copyright Start News Group
No Result
View All Result
  • Home
  • Madina
  • Sumut
  • Newsline
  • Nasional
  • Newsline
  • Kabar Desa
  • Opini
  • Figur
  • Komunitas

© 2025