Jakarta, StartNews Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan agar validasi data stunting harus lebih detail sesuai dengan ‘by name by address menggunakan E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
Jangan hanya menggunakan data sampling. Ini tentu sangat penting supaya tidak terjadi distorsi data dengan realitas di lapangan untuk memformulasikan kebijakan di lapangan, kata Netty saat kunjungan kerja Komisi IX DPR di Kantor Walikota Tarakan, Kaltara, Rabu (4/10/2023).
Pendataan penurunan stunting menggunakansampling, menurut dia, tidak sejalan dengan pendataan intervensinya by name by addressyang menggunakan E-PPGBM pengukuran yang dilakukan secara rutin setiap bulan oleh kader Posyandu.
Memang betul data sampling diperlukan untuk memformulasikan kebijakan penanganannya. Tapi, tentu saja harus dengan data empirik yang kemudian dikumpulkan setiap bulan oleh kader Posyandu. Nah, kita ingin tidak ada distorsi antara data sampling dengan data real di lapangan,” ujarnya.
Menurut politisi Fraksi PKS ini, upaya yang dilakukan Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan dalam penurunan stunting patut diapresiasi. Namun, kata dia, masalah validasi data ini yang perlu menjadi catatan.
“Karena kalau kita menggunakan alat untuk mendeteksi stunting, seharusnya dengan menggunakan alat pengukur antropometri. Sehingga, pertanyaan yang berbeda apakah pengadaan pendistribusian antropometri ini sudah menjangkau di seluruh Provinsi Kaltara dan juga penyebarannya sudah sampai ke Puskesmas dan Posyandu. Karena, hal inilah yang akan menjadi penentu data stunting yang riil,” papar Netty.
Legislator Dapil Jabar VIII ini menambahkan, jika memang Pemprov Kaltara tidak mengajukanantropometri dengan skema hibah, maka Pemda harus menyediakan sendiri antropometri itu.
“Selain itu, kita juga menanyakan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal berbasis protein hewani, karena anggaran Kemenkes yang didistribusikan lewat Puskesmas itu harus sampai kepada bayi penderita stunting,” ungkap Netty.
“Hasil temuan kami, ternyata sesuai Juknis terbaru, pelaksanaannya dilakukan bulan Juli dan sekarang serapannya baru 8 persen. Artinya, penurunan angka stunting secara nasional di angka 21 persen itu harus dibuktikanby namedanby addresssesuai dengan balita stunting yang memang sudah diintervensi dengan pemberian PMT lokal berbasis protein hewani,” imbuhnya.
Reporter: Rls
Discussion about this post