Panyabungan, StartNews Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina) mengunjungi Desa Tolang, Kecamatan Ulupungkut, Madina pada 20 Maret 2023. Kedatangan para legislator ini untuk memverifikasi beragam aduan masyarakat, termasuk masalah pengadaan bibit di Desa Tolang.
Kunjungan Komisi I DPRD Madina ini dipimpin ketuanya, H. Hamdani bersama wakilnya, Zubaidah Nasution dan staf komisi serta tim dari Inspektorat Madina. Mereka diterima oleh Camat Ulupungkut Mahyudin, Pj. kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, sejumlah tokoh masyrakat, guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), dan kader desa.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Madina Zubaidah Nasution mengatakan pihaknya melakukan tinjauan lapangan ke Desa Tolang untuk memverifikasi aduan masyarakat.
Untuk verifikasi aduan masyarakat, termasuk juga pengadaan bibit sama-sama kami verifikasi dengan Inspektorat, kata Zubaidah, Senin (27/3/2023).
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini mengatakan hasil verifikasi sesuai dengan laporan masyarakat, termasuk insentif guru MDTA, bilal mayit, dan guru magrib mengaji yang dianggarkan, tetapi tidak dibayar sepanjang tahun 2022.
Zubaidah mengaku miris melihat kondisi para guru MDTA dan guru mengaji di desa tersebut. Hanya tiga juta enam ratus ribu untuk empat orang dalam satu tahun. Guru MDTA itu palang pintu generasi muda yang ber-akhlakul karimah, ujarnya.
Sesuai keterangan guru MDTA, kata Zubaidah, tahun-tahun sebelumnya insentif rutin diterima dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Namun, tahun 2022 hanya Rp3,6 juta untuk empat orang dalam satu tahun.
Apalagi Pak Sekda sempat bilang kalau dianggarkan tahun 2022 berarti akan dibayar. Kalau tak dianggarkan berarti harus berlapang dada. Rasanya tidak adil bagi mereka, terangnya.
Zubaidah berharap Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution benar-benar mengawasi pelaksanaan Perbup terkait pengalokasian insentif guru MDTA ke dana desa.
Kalau tidak bisa, kembalikan saja ke Kesra agar insentif mereka lebih terjamin. Miris rasanya di tengah program-program religius yang digagas pemerintah, ada guru MDTA, bilal mayit, dan guru magrib mengajai yang terkesan terabaikan, tuturnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Madina H. Hamdani memaparkan, ada beberapa program lain setelah dicek dan diverifikasi benar sesuai aduan masyarakat. Antara lain, insentif kader desa, program lawan tangguh Covid, pembangunan gapura desa,sosialisasi wawasan kebangsaan, sosialisasi garda jaksa, peyuluhan hukum, dan insentif keagamaan.
Program itu dianggarkan, tapi kuat dugaan tidak dilaksanakan. Aduan masyarakat dan semua benar, hanya kader desa yang berbayar Rp5 juta,tapi dianggarkan Rp14 juta, tambahnya.
Terkait hasil verifikasi di Desa Tolang, Hamdani menyebut akan melakukan rapat lanjutan di Komisi I DPRD Madina.
Reporter: Sir
Discussion about this post