Bintan, StartNews Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kebutuhan merevisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, satu di antaranya bertujuan untuk memperjelas status perangkat desa. Kepastian hukum tersebut akan mempertegas status kerja, pola kerja hingga fasilitas jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan perangkat desa.
Supaya regulasi terkait dengan desa itu ada ketegasan dan kepastian hukum. Revisi itu termasuk di dalamnya posisi perangkat desa, ujar menteri yang akrab disapa Gus Halim inisaat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Honorarium TPP di Bintan, Kepulauan Riau, Rabu (1/2/2023).
Dalam beberapa kesempatan saat kunjungan ke desa, Gus Halim mengaku sering mendapat keluhan dari perangkat desa, karena selama ini belum miliki status yang pasti.
Memang statusnya perangkat desa tidak jelas, ASN tidak, PPPK juga tidak. Ini yang normatifnya, kata Gus Halim.
Tak jarang juga para perangkat desa mengadu soal kesejahteraan, karena sering terlambat gaji hingga 3-6 bulan, pola kerja dengan kades, bahkan ada yang cemburu dengan pendamping desa karena dinilai selalu mendapat perhatian lebih dari Kemendes PDTT.
Gus Halim hanya bisa mengingatkan agar pendamping desa dan perangkat desa tetap akur dan menjalin komunikasi yang konstruktif, karena nasibnya sama, sama-sama tidak memiliki kepastian status kerja.
Memang tidak salah kalimat itu. Setelah kita melihat ternyata perangkat desa selama ini tidak jelas. Padahal, pendamping desa juga belum jelas statusnya. Sama sebenarnya, imbuh Gus Halim.
Itu sebabnya, menurut Gus Halim, untuk menyelesaikan segala persoalan tersebut dipandang perlu adanya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa guna menunjang kemajuan desa yang sudah sedemikian pesat.
Reporter: Rls
Discussion about this post