Medan, StartNews Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik 56 pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Tidak seperti biasanya, pelantikan kali ini dilakukan di Aula Tengku Rizal Nurdin pada Senin (30/5/2022) malam.
Edy Rahmayadi menegaskan, pelantikan pada malam hari sengaja dilakukan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dirugikan. Juga merupakan tuntutan proses penyederhanaan birokrasi, khususnya penyetaraan jabatan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Kenapa harus malam? Pasti Anda semua bertanya. Karena pemerintah tidak mau merugikan kalian. Kami unsur pimpinan tidak mau merugikan kalian. Sampai batas jam 12 malam (pukul 24.00 WIB tanggal 30 Mei 2022), kalian harus sudah dilantik, tegasnya.
Didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Afifi Lubis dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Faisal Arif Nasution, Edy meyakinkan bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi yang ditetapkan pemerintah telah tepat. Sebab, menurut dia, organisasi pemerintahan kedepan akan berbasis pada fungsional dan kinerja yang lebih mengedepankan output dan keahlian.
Saya yakin, pemerintah sudah menetapkan kebijakan ini dengan segala kajian. Langkah ini adalah yang terbaik untuk organisasi dan untuk kesejahteraan rakyat, ungkapnya.
Di akhir arahannya, Edy juga mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak berpolitik sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur mendorong agar para ASN menjadi pribadi yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik.
Saya akan tindak tegas kalian kalau kalian bermain-main dengan politik. Kalian nantinya pasti diberikan kesempatan untuk memilih sesuai hati nurani kalian. Tapi bukan untuk didiskusikan, bukan untuk dibicarakan, karenakalian ASN, perintahnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Faisal Arif Nasution menjelaskan pelantikan pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tersebut merupakan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta Gubernur melantik hingga batas tanggal 30 Mei 2022.
Faisal juga menambahkan, hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan para PNS. Sebab, bila tidak segera dilantik, maka para PNS yang jabatannya disetarakan tersebut harus dijadwalkan untuk mengikuti tahapan uji kompetensi.
Ini tahap dua, yang sudah kita usulkan ke Kemendagri, dan keluar kemarin rekomendasi tanggal 27 (Mei 2022), yang diminta kepada Bapak Gubernur untuk melantik paling lambat tanggal 30 (Mei 2022). Bila tidak kita lantik tanggal 30, maka mekanisme biasa akan dilakukan. Mereka akan mengikuti tahapan uji kompetensi, jelas Faisal.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengambil sumpah/janji dan melantik dua orang pejabat fungsional ahli madya dan 54 pejabat fungsional ahli muda. Dua orang pejabat yang dilantik, yaitu Heru Suwondo dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Juliadi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, hadir secara virtual karena sedang bertugas ke luar daerah.
Sumber: RRI
Discussion about this post