Jakarta, StartNews Pemerintah kabupaten/kota dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Alasannya, mereka dianggap paling memahami sektor esensial dan kritikal yang berada di daerah masing-masing.
Itu sebabnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta agar pemerintah kabupaten/kota menginventarisasi berbagai unit usaha yang tergolong dalam sektor esensial dan kritikal. Upaya itu dapat dilakukan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Tito juga meminta kepala daerah hadir di lapangan saat sosialisasi atau dialog dengan masyarakat dan stakeholder yang terdampak, seperti asosiasi hotel dan restoran, dan lain-lain, soal sektor esensial dan kritikal tersebut.
Pihak-pihak terkait, kata dia, perlu segera diberikan penjelasan sebelum dilakukan upaya penindakan. Langkah ini sekaligus menghindari perbedaan pemahaman akibat tafsir yang tidak sama alias multitafsir.
Yang mana kantor-kantor atau perusahaan atau restoran apapun yang masuk dalam kriteria esensial dan kritikal. Kemudian memberikan penjelasan kepada mereka sesegera mungkin, dan setelah diberikan penjelasan baru ditegakkan, ujar Tito dalam rapat koordinasi melalui video conference, Jumat (9/7/2021).
Selain itu, Tito yakin kehadiran kepala daerah bersama Forkopimda di lapangan saat melakukan sosialisasi dan peninjauan memiliki efek besar terhadap pelaksanaan PPKM Darurat.
Dia juga berharap bantuan media massa untuk mengekspos kegiatan kepala daerah bersama Forkopimda selama pelaksanaan PPKM Darurat.
“Sehingga, terlihat gerakan yang masif oleh para pimpinan daerah. Itu akan memberikan efek getar yang luar biasa nanti pengaruhnya di masyarakat,” imbuhnya.
Apalagi, kata Tito, kehadiran kepala daerah di lapangan juga merupakan pesan dari Presiden Joko Widodo. Mohon ini pesan dari Bapak Presiden, mohon kepala daerah juga dapat tampil di lapangan, ujarnya.
Reporter: Rls/Sir
Discussion about this post