Panyabungan, StArtNews Guna meningkatkan sinergitas dan kerja sama dengan instansi pemerintah, MPC Pemuda Pancasila Madina beraudiensi dengan beberapa pejabat. Salah di antaranya dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madina Taufiq Djalal.
Dalam pertemuan di kantor Kejaksaan Negeri Madina, Senin (5/7/2021), MPC Pemuda Pancasila yang dipimpin Sekretaris Zainal Arifin mendiskusikan beberapa hal. Salah satu yang mencuat terkait desas-desus dugaan penyalahgunaan dana desa.
Al Hasan Nasution, Ketua Bidang Organisasi MPC Pemuda Pancasila Madina menyampaikan di tengah-tengah masyarakat muncul isu yang menyebutkan beberapa oknum dari instansi pemerintah ikut andil dalam pengadaan barang dan bimtek yang dinilai menggerogoti dana desa.
“Di masyarakat ada isu yang menyebutkan beberapa oknum pejabat pemerintah ambil bagian dalam pengadaan barang dan turut mem-backing pelaksanaan bimtek sehingga tidak tersentuh hukum,” katanya.
Lebih lanjut, MPC Pemuda Pancasila Madina meminta Kejaksaan Negeri Madina bekerja lebih baik, terutama dalam menangani laporan penyalahgunaan dana desa. Apalagi belakangan kinerja Kejari Madina dalam sorotan masyarakat yang dinilai tumpul.
“Kita minta agar supremasi hukum benar-benar ditegakkan. Dalam pandangan masyarakat, Kejari Madina seperti tidak melakukan tindakan apa-apa dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana desa,” tegas Al Hasan.
Lebih lanjut, Al Hasan yang ditunjuk sebagai juru bicara MPC Pemuda Pancasila dalam pertemuan ini menegaskan MPC Madina sebagai organisasi masyarakat merasa bertanggung jawab dan siap membantu kejaksaan dalam hal penegakan supremasi hukum.
Sementara itu, Kajari Madina Taufiq Djalal yang mengapresiasi kedatangan MPC Pemuda Pancasila menyampaikan sinergitas seperti ini sangat dibutuhkan dalam membangun Madina.
“Saya berterima kasih atas kunjungan kawan-kawan dari MPC Pemuda Pancasila Madina. Ke depan sinergitas ini harus terus ditingkatkan,” ucapnya.
Reporter: Roy Adam
Discussion about this post