Bupati Sambut Baik Ajakan Kerja Sama BPJamsostek untuk Perlindungan Tenaga Kerja

Panyabungan, StArtNews-BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), mengajak Pemerintah Kabupaten Madina kerja sama (MoU) terkait perlindungan sosial tenaga kerja.

Hal itu diketahui setelah Kepala Cabang BP Jamsostek, Fachri Idris didampingi Account Representative KCP Jamsostek Madina, Degi Salanda menjumpai Bupati Madina, Drs. Dahlan Hasan Nasution di Rumah Dinas Bupati, Desa Parbangunan, Jumat sore (24/1).

Fachri dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada Bupati mengenai dua program BPJamsostek Madina yang dapat dikerjasamakan dengan Pemkab Madina untuk kesejahteraan pegawai non ASN (honorer).

Pertama, program Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan kedua, Program Jaminan Kematian (JKM).

“Untuk iuran kedua program ini hanya sebesar Rp13.500 per bulan tiap peserta,” jelasnya.

Fachri melanjutkan dari kedua program ini nantinya peserta Jamsostek akan mendapat santunan sebesar 42 juta untuk program JKM dan 20 juta untuk program JKK. Bagi peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris yakni anak akan mendapatkan beasiswa senilai 174 juta rupiah untuk 2 orang anak.

Bupati Madina setelah mendengarkan penjelasan mengenai program yang ditawarkan BPJamsostek Madina menyatakan sangat tertarik dengan paparan dan prospek program yang disampaikan.

Dahlan langsung menyuruh Kepala BPJamsostek Madina, Fachri Idris agar segera membuat surat resmi kepada Pemkab Madina terkait program JKK dan JKM buat Non ASN (Honorer).

“Saya menilai program JKK dan JKM yang ditawarkan BPJamsostek Madina ini sangat membantu sekali buat para staf kita yang non ASN (honorer). Maka dari itu, silakan buat surat resmi kepada saya, biar seterusnya saya buat surat resmi kepada SKPD,” jelas Dahlan.

Program kerja yang ditawarkan BPJamsostek Madina ini sebagai wujud dukungan ke Pemkab Madina tehadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Madina Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.