Bupati Madina H. Saipullah Nasution mewajibkan seluruh camat dan kepala Puskesmas menerapkan manajemen risiko dan penganggaran berbasis risiko demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Panyabungan, StartNews – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mewajibkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan manajemen risiko dalam setiap penyusunan perencanaan dan penganggaran.
Kebijakan ini diberlakukan guna memastikan seluruh alokasi dana daerah dikelola secara transparan, efektif, dan terhindar dari potensi penyimpangan hukum.
Saipullah menyampaikan penegasan itu saat membuka kegiatan manajemen risiko dan penganggaran berbasis risiko yang diikuti oleh para camat serta kepala Puskesmas se-Kabupaten Mandailing Natal di Aula Ladangsari, Gunungtua Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Rabu (18/11/2026).
Saipullah menyatakan tata kelola pemerintahan yang modern menuntut keseriusan aparatur dalam mengidentifikasi masalah sejak dini.
Di hadapan para peserta, Saipullah mengingatkan agar manajemen risiko tidak dianggap sebagai beban administratif semata.
Dia menegaskan sistem tersebut berfungsi sebagai instrumen vital untuk menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan daerah agar benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Manajemen risiko bukanlah beban administratif tambahan, bukan pula tumpukan dokumen tebal yang hanya disimpan di atas meja. Manajemen risiko adalah kompas strategis untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat yang dikelola melalui APBD benar-benar memberikan manfaat nyata tanpa harus tersandung oleh temuan audit atau pelanggaran hukum,” ujar Saipullah.
Lebih lanjut, Bupati menginstruksikan setiap unit kerja untuk segera menyusun pemetaan serta register risiko yang aplikatif.
Seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diminta memperkuat budaya sadar risiko dan menjalankan mitigasi secara konsisten di setiap lini pelayanan publik.
Penerapan prinsip kehati-hatian ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan Puskesmas.
Saipullah optimistis langkah preventif tersebut dapat menutup celah penyalahgunaan wewenang dan mewujudkan birokrasi yang bersih.
“Ini sangat penting untuk membudayakan setiap perencanaan kegiatan agar dilakukan dengan baik dan disertai manajemen risiko. Ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan sekaligus upaya mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan,” katanya.
Reporter: Fadli Mustafid





Discussion about this post