Setahun pasca terbitnya SK PTDH, Iskandar Muda masih menjabat Pj Kades Tabuyung. PDI Perjuangan Madina desak transparansi dan audit administrasi.
MBG, StartNews – Keputusan Bupati Mandailing Natal (Madina) terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Iskandar Muda sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbit sejak Oktober 2025 menuai polemik. Pasalnya, yang bersangkutan masih aktif menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tabuyung hingga November 2026, sehingga memicu desakan audit administrasi dari berbagai pihak.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Madina M. Masyhuri Pulungan mendesak pemerintah daerah membuka secara transparan status kepegawaian serta dasar hukum penugasan Iskandar Muda selama periode tersebut.
Menurut dia, persoalan ini menyangkut kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan yang tidak boleh dibiarkan mengambang.
“Kalau keputusan PTDH sudah diterbitkan sejak Oktober 2025, mengapa yang bersangkutan masih menjalankan tugas sebagai Pj Kepala Desa hingga November 2026? Pemerintah daerah harus menjelaskan ini secara terbuka,” kata Masyhuri, Kamis (12/11/2026).
Masyhuri meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Inspektorat, serta Camat Muara Batang Gadis untuk bersikap kooperatif dan tidak saling melepaskan tanggung jawab.
Dia juga mendorong pemeriksaan terhadap kewenangan dan pertanggungjawaban administratif selama masa jabatan tersebut.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seluruh tindakan pejabat publik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Apabila ditemukan indikasi maladministrasi atau potensi kerugian keuangan negara, dia menegaskan persoalan ini harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk potensi pengaduan resmi kepada Ombudsman Republik Indonesia.
Polemik ini mencuat setelah jabatan Pj. Kepala Desa Tabuyung kini diisi oleh pejabat baru, Julmadi Lubis, yang mulai memimpin rapat bersama perangkat desa pada Rabu (11/11/2026).
Kendati demikian, pergantian kepemimpinan tersebut dinilai tidak serta-merta menghapus kewajiban pertanggungjawaban administratif atas masa lalu.
“Jangan sampai pergantian pejabat hanya menyelesaikan persoalan di permukaan. Pelaksanaan keputusan PTDH dan seluruh tindakan administrasi selama masa penugasan harus tetap diperiksa dan dipertanggungjawabkan,” ujar Masyhuri.
Sebelumnya, Bupati Madina Saipullah Nasution menerbitkan Surat Keputusan PTDH terhadap Iskandar Muda melalui SK Nomor 800/0990/K/2025 tertanggal 30 Oktober 2025.
Kebijakan itu merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Mdl tertanggal 22 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Di sisi lain, Kepala Dinas PMD Madina Irsal Pariadi sebelumnya menyatakan pihaknya belum menerima salinan resmi SK pemberhentian tersebut dari instansi terkait saat penugasan masih berlangsung.
Masyhuri mengingatkan, masyarakat Desa Tabuyung berhak mendapatkan kepastian hukum serta transparansi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Hukum tidak cukup hanya diterbitkan dalam bentuk keputusan. Hukum harus dilaksanakan, dan setiap tindakan pejabat pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Reporter: Agus Hasibuan
Discussion about this post