Gubernur Sumut Bobby Nasution mengajukan revisi Perda pajak dan bantuan hukum miskin di DPRD Sumut guna menguatkan fiskal dan keadilan restoratif.
Medan, StartNews – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 2, Medan, Rabu (11/11/2026). Kedua regulasi itu difokuskan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti beserta jajaran pimpinan Dewan, serta dihadiri Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Pengajuan dua Ranperda ini mencakup perubahan atas Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Dalam pemaparannya, Bobby menjelaskan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mendesak dilakukan untuk merespons dinamika regulasi nasional, hasil evaluasi pemerintah pusat, penataan perangkat daerah, hingga strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyesuaian ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Daerah wajib menyelaraskan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini mengubah secara fundamental struktur pajak daerah dan retribusi daerah dengan menegaskan klasifikasi baru retribusi, prinsip penetapan tarif, batasan kewenangan daerah, serta standar pelayanan minimal yang harus menjadi dasar pemungutan,” sebut Bobby.
Selain penyesuaian administratif, revisi juga menyasar tarif retribusi lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan biaya operasional dan nilai ekonomi aset daerah saat ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menambahkan objek retribusi baru, meliputi pemanfaatan aset daerah, penjualan hasil produksi usaha daerah di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, serta pengelolaan pertambangan sesuai ketentuan nasional.
Sementara dalam pembahasan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Bobby menyoroti masih tingginya hambatan akses keadilan bagi kelompok rentan.
Selama ini, menurut dia, regulasi yang ada belum sepenuhnya merespons paradigma penegakan hukum modern yang mengarah pada keadilan restoratif atau restorative justice.
“Selama ini Perda tersebut telah melandasi semangat bantuan hukum. Namun belum sepenuhnya mewadahi paradigma penegakan hukum modern yang bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif,” jelasnya.
Melalui revisi ini, Pemprov Sumut bertekad mengarusutamakan penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi seperti mediasi, negosiasi, dan perdamaian untuk perkara kategori ringan.
Dia menilai langkah tersebut mampu menyederhanakan mekanisme bantuan hukum, menekan angka kriminalisasi terhadap warga miskin, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, serta meringankan beban lembaga pemasyarakatan.
Bobby juga menyerahkan dokumen penjelasan kedua Ranperda tersebut kepada pimpinan DPRD Sumut agar segera dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku.
“Kami meyakini dengan dukungan dan sinergi dari seluruh anggota Dewan, perubahan Perda ini akan menjadi instrumen hukum yang kokoh untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih baik bagi masyarakat,” katanya.
Reporter: Sir
Discussion about this post