Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta kasus penyadapan ilegal oleh tersangka LSP dalam rapat kerja di Jakarta.
Jakarta, StartNews – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membuka seluruh fakta terkait kasus penyadapan ilegal dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Habiburokhman secara khusus meminta Kapolri mengungkap rangkaian perbuatan melawan hukum yang diduga melibatkan tersangka berinisial LSP beserta jaringan yang saling terkait. Dia memastikan seluruh anggota Komisi III DPR RI telah mengonfirmasi kehadiran untuk mendalami persoalan tersebut secara menyeluruh.
“Rapat akan mulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB, semua anggota konfirmasi hadir,” kata Habiburokhman di Jakarta.
Menurut Habiburokhman, perkara ini diduga tidak berhenti pada praktik penyadapan semata, melainkan mencakup serangkaian tindakan ilegal lain yang terstruktur. Rangkaian tindakan itu meliputi surveilans ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.
Dia menilai seluruh informasi mengenai dugaan rangkaian perbuatan tersebut memerlukan pendalaman serius dari aparat penegak hukum. Jika dugaan itu terbukti secara hukum, Habiburokhman memandang tindakan para pelaku mengarah pada bentuk serangan makar sebagaimana tercantum dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” ujar Habiburokhman menegaskan dampak dugaan rangkaian tindakan ilegal tersebut.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Para tersangka diduga menyadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha sepanjang 2025 sampai 2026.
Menindaklanjuti pelanggaran etik dalam perkara tersebut, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sejauh ini telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap salah satu tersangka, Irjen Pol. AS.
Reporter: Sir
Discussion about this post