Pemprov Sumut menerbitkan instruksi khusus untuk memperketat kesiapsiagaan 33 kabupaten/kota menghadapi ancaman lonjakan bencana hidrometeorologi.
Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperketat pengawasan di 33 kabupaten dan kota guna mengantisipasi ancaman ganda bencana hidrometeorologi basah dan kering yang berpotensi melanda provinsi ini. Hal ini menyusul tingginya frekuensi insiden cuaca ekstrem serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dinilai butuh mitigasi terpadu dari seluruh pemangku kepentingan daerah.
Pengetatan sistem kesiapsiagaan tersebut dipayungi regulasi daerah yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota segera mengaktifkan skema pencegahan dini.
“Instruksi Gubernur Nomor 188.54/8/INST/2026 tentang Peringatan Dini Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah dan Kering di Provinsi Sumut Tahun 2026,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Tuahta Ramajaya Saragih di Medan, Jumat (11/9/2026).
Instruksi Gubernur tersebut menjadi dasar hukum sekaligus panduan operasional bagi instansi terkait di lapangan. Dorongan ini dinilai mendesak mengingat peta risiko Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengidentifikasi sedikitnya 14 jenis potensi bencana alam di Sumatera Utara, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, tsunami, hingga kekeringan.
Berdasarkan catatan BPBD Sumut sepanjang awal Januari hingga September 2026, cuaca ekstrem menempati urutan tertinggi dengan 127 kejadian, disusul tanah longsor sebanyak 86 kasus, banjir 73 kasus, serta kebakaran hutan dan lahan 47 kejadian. Ancaman bencana kering juga terbukti setelah total luas lahan yang terbakar di 14 kabupaten dan kota hingga akhir Agustus menembus angka 273,87 hektare.
“Cuaca ekstrem menjadi kejadian bencana yang paling dominan sepanjang 2026, disusul tanah longsor, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan. Meski posisi kebakaran hutan dan lahan di Sumut peringkat delapan nasional, tapi bukan berarti kita lengah. Kita sudah menempatkan personel dan peralatan di Samosir untuk BPBD setempat,” kata Tuahta.
Melalui koordinasi intensif dan pengerjaan kesiapsiagaan personel di titik-titik rawan seperti Kabupaten Samosir, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap potensi risiko korban jiwa maupun kerugian material akibat perubahan cuaca ekstrem dapat diminimalkan secara signifikan.
Reporter: Sir
Discussion about this post