SEKARANG Kabupaten Mandailing Natal (Madina) genap berusia 24 tahun pada 9 Maret 2023. Itu memang bukan usia belia lagi, tapi sudah menginjak usia dewasa. Namun, kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, khususnya di Sumatera Utara, kabupaten kita memang masih banyak tertinggal.
Dulu, harapan kita pada pemerintahan sebelumnya, lima tahun usia Kabupaten Madina sudah bisa mendekati sejajar dengan kabupaten lain yang lebih tua usianya. Usia sepuluh tahun Madina dapat setara, usia 15 tahun Madina akan unggul, dan usia 20 tahun Madina akan menjadi kabupaten percontohan. Itu harapan kita yang ideal.
Realitasnya, di usia 24 tahun, Madina masih tertinggal dibanding kabupaten lain. Sejatinya kondisi ini terjadi bukan karena ketidak-cakapan pemerintah daerah menjalankan visi-misinya. Akan tetapi, lantaran anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan Madina.
Tidak bisa dipungkiri, hampir semua kabupaten masih sangat mengharapkan kucuran dana dari APBN untuk menyubsidi pembangunan di daerah masing-masing. Contohnya, APBD Madina pada tahun 2023 hanya Rp1,68 triliun. Jumlah ini dipastikan tidak mampu membiayai semua pembangunan, terutama infrastruktur, seperti yang diharapkan masyarakat. Apalagi luas wilayah Madina mencapai 10 persen dari luas wialayah Sumatera Utara.
Selaku ketua DPRD Madina, saya berharap pemerintah pusat semestinya lebih objektif melihat situasi kabupaten ini. Pemerintah pusat jangan membuat penilaian sendiri tanpa pernah melihat langsung kondisi riil daerah ini.
Contohnya, ada kabupaten yang wilayahnya lebih kecil dari Madina, tetapi mendapat porsi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat. Ini berbahaya kalau dibiarkan terus-menerus. Sama saja pemerintah pusat mengadu domba masyarakat dengan pemerintah daerah. Sebab, secara otomatis masyarakat akan menganggap pemerintah daerah tidak melakukan pembangunan. Padahal, anggaran yang dimiliki pemerintah daerah tidak cukup untuk meng-cover semua pembangunan yang diharapkan masyarakat.
Meski demikian, ada solusi yang yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus mampu menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan sektor swasta. Seperti langkah yang saat ini diupayakan Pemkab Madina dengan menggandeng tokoh-tokoh nasional asal Madina di Jakarta.
Upaya bupati dan wakil bupati Madina mengajak tokoh-tokoh asal Madina di Jakarta untuk membahas strategi pembangunan sudah sangat tepat. Oleh sebab itu, semua stakeholder sudah sepantasnya mendukung upaya itu demi percepatan pembangunan Madina pada masa mendatang.
Meski begitu, ada beberapa catatan yang perlu kita garis-bawahi. Apapun langkah yang nanti ditapaki, perencanaannya harus benar-benar riil dan dapat dipertanggug-jawabkan. Jangan hanya awalnya yang semangat, tetapi di ujungnya menguap begitu saja.
Kita harus optimistis pemerintah daerah akan mampu membawa perubahan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat Mandailing Natal. Untuk itu, kita harus terus mendorong pemerintah daerah agar tetap semangat menjalankan roda pembangunan demi mengejar kemajuan, sehingga Madina dapat sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain yang sudah lebih dulu maju. (*)
Discussion about this post