Rencana aksi demonstrasi Cipayung Plus dan Poros Pelajar di Madina menuai sorotan. Penggunaan meme visual yang dinilai menghina kepala daerah memicu kritik dari tokoh pemuda terkait etika dan potensi pelanggaran UU ITE.
Panyabungan, StartNews – Rencana aksi demonstrasi yang digagas oleh kelompok Cipayung Plus dan Poros Pelajar pada Kamis (11/6/2026) besok memicu kontroversi publik akibat beredarnya selebaran digital di media sosial yang memuat visualisasi provokatif terhadap kepala daerah.
Pamflet tersebut menampilkan ilustrasi yang dianggap melecehkan martabat personal bupati dengan menyandingkannya pada gambar binatang bertaji besar. Ini tindakan yang dinilai keluar dari koridor hukum dan etika akademis.
Ketua Bidang Politik, Hukum, dan HAM Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Abdul Majid Nasution melontarkan kritik tajam terkait hal itu melalui pernyataan pers yang diterima redaksi pada Rabu (10/6/2026).
Kendati hak menyampaikan pendapat dilindungi konstitusi, menurut Abdul Majid, tindakan menyebarkan meme yang tidak pantas tersebut justru mencederai esensi demokrasi itu sendiri.
“Pemuatan player, meme seorang kepala daerah dengan gambar yang tidak pantas, tentu sangat kita sesalkan. Kita menilai hal tersebut tindakan yang melanggar etika, adat, kesopanan, norma sosial atau peraturan perundang-undangan yang berpotensi tinggi mencederai ruh demokrasi dan esensi aspirasi,” tulis Abdul Majid dalam rilis persnya.
Mantan aktivis HMI Universitas Padjadjaran ini menambahkan, mahasiswa seharusnya mengedepankan gerakan berbasis riset ilmiah dan argumen yang elegan ketimbang menyuguhkan narasi visual yang menyerang personal.
Menurut dia, pemikiran yang tendensius seperti itu berisiko membawa ranah kritik ke jalur pidana terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPC Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Kabupaten Madina Andi Musohur Nasution melihat fenomena manipulasi visual ini sebagai kemunduran paradigma gerakan kaum terdidik.
Andi menyayangkan pergeseran fokus demonstrasi yang kini terkesan hanya mencari sensasi dan mengabaikan substansi kebijakan yang seharusnya dikritisi.
“Tindakan seperti ini justru menutup pintu dialog yang kritis dan menafikan rasionalitas serta cenderung memperkeruh suasana publik. Hal ini sangat menodai gerakan aktivis yang konon katanya kaum intelektual. Kok kelihatannya ini pamer arogansi, gaya premanisme berkedok akademis, terkesan barbar, dan tidak terpelajar,” kata Andi.
Lebih lanjut bendahara DPC PPP Madina itu mengingatkan adanya batasan hukum yang tegas dalam berekspresi. Satu di antaranya melalui regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dia mengatakan kualitas demokrasi diuji dari cara masyarakat menyampaikan perbedaan pendapat secara sehat, bukan melalui metode yang miskin akal sehat dan minus moralitas.
Reporter: Sir
Discussion about this post