Pemprov Sumut mengonsolidasikan pengadaan lima komoditas mulai dari elektronik hingga jasa outsourcing melalui sistem digital untuk menekan potensi korupsi dan efisiensi anggaran.
Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonsolidasikan pengadaan lima komoditas barang dan jasa sebagai langkah konkret menindaklanjuti koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebijakan ini menyasar efisiensi belanja daerah sekaligus menutup celah penyimpangan melalui optimalisasi sistem digital.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sumut Yoga Budi Pratama Irawan menjelaskan, pihaknya tengah memproses penyatuan paket pengadaan untuk komoditas yang memiliki tingkat belanja rutin tinggi di lingkungan pemerintah provinsi.
“Lima komoditas yang akan dilakukan konsolidasi adalah kertas, alat elektronik termasuk laptop, printer, AC. Juga akan melakukan konsolidasi belanja jasa outsourcing dan bahan material seperti semen,” ujar Yoga dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (18/11/2026).
Selain konsolidasi komoditas, Pemprov Sumut memperkuat pengawasan berbasis data untuk mendeteksi potensi kecurangan sejak dini.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj. Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor menegaskan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan seluruh aparatur pengadaan menjaga integritas dan profesionalisme di setiap tahapan.
Timur menilai kolaborasi lintas instansi bersama pemerintah kabupaten/kota dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi kunci utama dalam membenahi sistem belanja pemerintah daerah.
“Tujuannya agar tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin berkualitas dan berintegritas,” ucap Timur saat membuka rakor yang berlangsung pada 18–19 November 2026 tersebut.
Melalui rakor bertema ‘Kolaborasi Sumut Berkah dalam Optimalisasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Digitalisasi Pengadaan di Sumut’ ini, Biro PBJ Sumut juga membekali para aparatur dengan pemahaman regulasi terbaru guna memaksimalkan mitigasi risiko dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Reporter: Sir





Discussion about this post