Sejumlah serikat buruh demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumut pada Hari Buruh 2026. Massa menagih janji Gubernur Bobby Nasution terkait subsidi perumahan layak huni dan mendesak penyelesaian konflik lahan petani.
Medan, SatrtNews – Puluhan buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat buruh berdemonstrasi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jumat (1/5/2026). Mereka menyampaikan tuntutan kesejahteraan sekaligus menagih janji kampanye Gubernur Bobby Nasution.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa yang terdiri dari Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), hingga Serikat Petani Indonesia memadati Jalan Pangeran Diponegoro dengan mengenakan seragam kebesaran organisasi masing-masing sambil membentangkan poster tuntutan.
Massa aksi terpantau menggunakan setengah badan jalan, sehingga arus lalu lintas di kawasan tersebut tetap berjalan meski dalam pengawalan ketat personel kepolisian di depan gerbang kantor gubernur.
Koordinator aksi sekaligus Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo menyatakan kehadiran mereka bertujuan memperingati Hari Buruh Sedunia sekaligus mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk lebih peduli pada nasib pekerja dan petani.
Kepada pemerintah pusat, massa menuntut pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang berorientasi pada perlindungan buruh. Namun, fokus utama aksi kali ini menuntut komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Gubernur Bobby Nasution, terkait program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini dinilai belum terealisasi.
“Tuntutan kami adalah menagih janji perumahan murah dan layak huni bagi kaum buruh dan rakyat di Sumut. Artinya, rumah itu murah dibantu subsidi oleh Pemprov Sumut,” kata Willy Agus Utomo.
Selain isu perumahan, Willy menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di PT Toba Pulp Lestari (TPL) serta praktik perbudakan di sektor perkebunan yang melanggar hukum.
Dia juga mendesak gubernur segera turun tangan mengatasi persoalan petani yang kehilangan lahan akibat tekanan mafia tanah dan pengembang perumahan mewah.
“Petani di Sumut ini tidak punya lahan, sekali punya lahan diganggu oleh mafia tanah dan pengembang perumahan elite. Untuk itu, kami meminta agar gubernur membagi-bagikan sertifikat tanah tersebut segera kepada petani-petani yang ingin bercocok tanam demi kedaulatan pangan,” ujar Willy.
Meski perwakilan massa sudah diterima pihak Pemprov Sumut, Willy menyayangkan tidak adanya kesempatan untuk bertemu langsung dengan Bobby Nasution guna berdialog secara formal. Dia menegaskan akan kembali membawa massa untuk mendirikan posko protes jika dalam sepekan kedepan gubernur tidak bersedia menjadwalkan pertemuan dengan elemen buruh dan rakyat.
“Kami minta gubernur menemui Partai Buruh dan elemen rakyat lainnya satu minggu kedepan. Apabila tidak ditemui, maka kami akan buat posko di kantor gubernur ini dan melakukan aksi setiap Senin sampai tuntutan kami dipenuhi,” kata Willy.
Reporter: Dtk/Sir
Discussion about this post