Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 19 Februari 2026. Menag Nasaruddin Umar mengimbau umat Islam tetap rukun dan saling menghormati meski terdapat perbedaan awal puasa. Simak hasil Sidang Isbat dan pesan persatuan selengkapnya di sini.
Jakarta, StartNews – Kementerian Agama (Kemenag) bersama Komisi VIII DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap munculnya perbedaan dalam penetapan awal Ramadan 1447 H/2026 M. Dalam Sidang Isbat yang digelar di Jakarta pada Selasa (17/2/2026) malam, pemerintah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Kamis (19/2/2026).
Keputusan itu diambil setelah Tim Hisab Rukyat memaparkan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk atau dalam posisi minus, sehingga secara teknis tidak memungkinkan untuk dirukyat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan perbedaan dalam memulai ibadah puasa merupakan hal yang lumrah dan harus disikapi dengan bijak oleh seluruh umat Islam. Menurut dia, pemerintah menggunakan metode komprehensif yang memadukan pertimbangan syar’i dan ilmiah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat luas.
Dia meminta agar perbedaan metodologi tidak menjadi pemicu keretakan sosial, melainkan menjadi ruang untuk saling menghargai.
“Kalau pun ada yang memulai berbeda, mari kita hormati. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menyikapi perbedaan dengan rukun. Jangan sampai perbedaan teknis mengurangi ukhuwah kita sebagai sesama umat Islam,” ujar Nasaruddin Umar saat memberikan keterangan pers usai Sidang Isbat.
Senada dengan Menag, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menekankan perbedaan metode dalam menetapkan awal bulan Hijriah adalah bagian dari dinamika keagamaan yang sudah sering terjadi di Indonesia.
Dia menjelaskan berdasarkan paparan ilmiah dari para pakar, posisi hilal memang belum memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai awal bulan baru pada esok hari. Itu sebabnya, dia mengajak masyarakat untuk tetap fokus pada inti ibadah ketimbang memperuncing perbedaan tanggal.
“Berdasarkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah yang telah didiskusikan, hilal tidak memungkinkan terlihat karena posisinya masih minus. Perbedaan jangan membuat kita tercerai-berai. Mari saling menghargai dan memperbanyak amal ibadah,” tegas Marwan Dasopang.
Dia mengatakan Komisi VIII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Agama untuk terus melakukan dialog dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. Upaya ini dilakukan guna mencari titik temu dalam pendekatan penetapan awal bulan Hijriah, termasuk melalui wacana kalender global, demi meminimalisasi kebingungan umat pada masa depan.
Sidang itu melibatkan berbagai pihak mulai dari MUI, BMKG, BRIN, hingga perwakilan ormas Islam untuk memastikan seluruh sudut pandang telah dipertimbangkan.
Reporter: Sir
Discussion about this post