Medan, StartNews – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan beberapa persoalan infrastruktur kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Termasuk persoalan infrastruktur jalan provinsi dan kurangnya bendungan di Sumut.
Menurut Edy Rahmayadi, sangat sulit memperbaiki jalan di Sumut. Apalagi panjang jalan Sumut mencapai kurang lebih 3.000 kilometer.
“Jalan provinsi di Sumut merupakan yang terpanjang di Indonesia,” ungkap Edy Rahmayadi saat menghadiri kunjungan kerja reses Komisi V DPR ke Sumut di Hotel Cambridge, Jalan S. Parman, Medan, Senin (21/2/2022).
Sementara anggaran perbaikan atau pembangunan jalan di Sumut setahun hanya Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar. Dengan anggaran tersebut, jalan yang bisa diperbaiki hanya sekitar 60-80 kilometer setahun. “Sangat sulit untuk kita mencapai jalan yang layak di Sumut ini,” ujar Edy.
Edy juga telah meminta bantuan Komisi VIII DPR RI untuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil. Dengan DBH tersebut, diharapkan infrastruktur dapat diperbaiki atau dibangun di Sumut.
Selain itu, Edy juga meminta perhatian mengenai bendungan yang ada di Sumut. Dia mengatakan Sumut tidak banyak memiliki bendungan. Padahal, bendungan memiliki manfaat yang besar, mulai dari pengairan untuk pertanian, penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengendali banjir, hingga tempat wisata.
Edy juga membandingkan jumlah bendungan yang lebih banyak di daerah lain ketimbang di Sumut. Padahal, Sumut memiliki 33 kabupaten/kota.
“Kalau kami bandingkan, Jatim saat ini punya 10 bendungan, Jawa Barat sudah 11 bendungan, Jawa Tengah itu 14 bendungan. Sumut ada satu bendungan, Lau Simeme, sampai sekarang belum jadi,” kata Edy.
Dia mencontohkan, jika di setiap kabupaten ada satu bendungan saja, banyak perkebunan yang bisa diairi oleh bendungan tersebut.
“Contohnya di Tanah Karo. Tanah Karo ini daerah pertanian dan perkebunan, tapi dia posisinya dataran tinggi. Sudah kita pastikan sumber air cukup jauh, jadi sangat memerlukan bendungan,” tutur Edy.
Edy juga memaparkan ada tiga hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh DPR RI. Pertama, perbatasan daerah Republik Indonesia di Pulau Berhala. Kedua, pembangunan Medan, Binjau, Deliserdang, dan Karo (Mebidangro). Ketiga, destinasi wisata superprioritas Danau Toba.
Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan mengatakan tujuan kunjungan kerja reses adalah untuk menampung permasalahan yang terjadi di Sumut.
“Kunker ini dalam rangka salah satunya mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Sumut, menyangkut dengan pembangunan infrasrtuktur dan transportasi di Sumut,” kata Iwan.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, sejumlah anggota Komisi V DPR, Walikota Medan Bobby Nasution, Bupati Karo Cory Sebayang, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya, dan Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar.
Reporter: Rls
