Panyabungan, StartNews Kepala Teknik Panas Bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) Terry Indra mengatakan pihak perusahaan akan bertanggung jawab atas insiden kebocoran gas milik perusahaan yang menyebabkan puluhan warga Desa Sibanggor Julu terpaksa dirawat di rumah sakit.
“Kami akan bertanggung jawab. Masalah ini sudah dibicarakan secara informal oleh menajer Humas kami,” kata Terry Indra dalam rapat koordinasi dan evaluasi tim investigasi lapangan terkait kebocoran gas yang terjadi di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi (PSM) pada Minggu (6/3/2022).
Terry mengatakan saran yang telah diuraikan pada rapat tersebut menjadi masukan untuk perusahaan dalam melakukan perbaikan.
Rapat yang diadakan di Aula Kantor Bupati pada Rabu (17/3/2022) itu dipimpin Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi dan dihadiri Forkopimda, perwakilan PT SMGP, Sekda Gozali Pulungan, Camat PSM Akhiruddin, Kepala Desa Sibanggor Julu Akhiruddin, dan perwakilan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Atika mengatakan rapat diadakan untuk melihat perkembangan hasil tim investigasi yang sudah turun ke lokasi.
“Ini bentuk keseriusan pemerintah dalam kejadian ini. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi, itu azas yang kami junjung,” kata Atika.
Sementara Ketua DPRD Madina Erwin menyampaikan pada saat melakukan investigasi bersama dengan OPD Madina dan perwakilan masyarakat ke Well Pad AAE-05 tester (penguji) menunjukkan angka 0 yang tidak ada H2S. “Bisa saja bahwa saat terjadi pembukaan sumur pada waktu itu, situasinya tidak sama,” kata Erwin.
Selain itu, Erwin juga meminta PT SMGP memperbaiki komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat.
“Mohonlah kepada perusahaan untuk menata komunikasi yang harmonis dengan seluruh masyarakat, yang bukan hanya warga Desa Sibanggor Julu,” tegas Erwin.
Pada kesempatan yang sama, Kapolres Madina AKBP HM Reza Chairul AS meminta masyarakat Desa Sibanggor Julu tetap menjaga situasi tetap kondusif dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan permasalahan baru.
Sementara Kepala Desa Sibanggor Julu Awaluddin Nasution mengatakan masalah dampak gas H2S tersebut merupakan kelalaian perusahaan yang mengakibatkan warga mengalami gejala muntah dan mual.
“Kami masyarakat desa tetap pada prinsip walaupun hasil dari investigasi tidak menyatakan itu. Kami tetap beramsumsi bahwa itu kelalaian perusahaan, kami wajar berasumsi,” katanya.
Di akhir rapat, Wabup Atika meminta PT SMGP memperbarui alat detektor yang berfungsi sebagai pendeteksi gas H2S dan jumlahnya diperbanyak. Selain itu, assembly point juga diminta diperbarui.
“Assembly point ini kapan terakhir di-update. Saya tidak tahu kapan ini terakhir di-update. Kami harapkan dikirim data-data informasi assembly point yang paling update,” kata Atika.
Reporter: Fadli Mustafid
Discussion about this post