POTENSI perairan Sikarakara, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), untuk budidaya laut tidak hanya menjanjikan dari sisi produksi, tetapi juga membuka peluang nyata dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui pendekatan berbasis data oseanografi atau spasial dan kajian ilmiah.
Analisis ini dilakukan terhadap lima titik survei (stasiun) di kawasan Sikarakara (ST 1 hingga ST 5). Analisis spasial ini untuk memperkuat opini, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan prinsip perencanaan berbasis data. Berikut ini adalah visualisasi peta titik survei lokasi budidaya di perairan Sikarakara.
Berdasarkan analisis bahwa titik ST 4 (99.069952° BT, 0.619401° LU) dinilai paling cocok untukbudidaya rumput laut, karena memiliki kedalaman dangkal dan jarak ke pantai yang pendek. Sementara titik ST1, ST2, ST3, dan ST 5 lebih cocok untuk budidaya ikan laut seperti kerapu (Epinephelusspp) yang toleran terhadap salinitas tinggi dan arus sedang serta memiliki nilai ekonomis tinggi danpasar ekspor tersedia.
Selain itu, kakap putih (Lates calcarifer) dengan pertumbuhannya yang cepat dan tahan terhadap variasi lingkungan, ikan bandeng (Chanos chanos) yang tahan terhadap salinitas tinggi dan fluktuasi suhu. Udang vaname (Litopenaeus vannamei) cocok untuk perairan tenang atau berombak kecil hingga sedang. Udang ini merupakan spesies udang paling populer di dunia untuk budidaya intensif, karena pertumbuhannya cepat, toleransi salinitas luas, dan adaptif terhadap padat tebar tinggi. Estimasi kedalaman di titik-titik ini berkisar antara 3 hingga 6 meter dan ideal untuk penggunaan keramba jaring apung (KJA).
Titik ST 5, meski paling dalam dan jauh dari pantai, tetap memiliki potensi sebagai kawasan budidaya perikanan laut berskala menengah. Analisis dilakukan dengan pendekatan geospasial terhadap koordinat yang diperoleh dari pemetaan lokasi survei. Walau hasil ini bersifat awal, potensi kawasan Sikarakara untuk menjadi sentra perikanan budidaya laut sangat terbuka, terutama jika didukung oleh infrastruktur, pendampingan teknis, dan tatakelola kawasan berbasis konservasi dan keberlanjutan.
Semua jenis ikan tersebut di atas membutuhkan salinitas tinggi dan kedalaman >2 meter. Nah, bagaimana dengan budidaya kepiting bakau (Scylla spp) dan lobster laut (Panulirus spp),apakah kesesuaian perairan Sikarakara mendukung?
Kepiting bakau akan cocok ketika ada mangrove atau lahan berlumpur yang tergenang saat air laut mengalami pasang. Substrat dasar perairan harus berlumpur atau lumpur berpasir, perairannya tenang dengan salinitas antara 15-30 ppt. Kepiting bakau ini cocok dibudidayakan dalam tambak tergenang atau keramba di muara sungai.
Sementara lobster laut habitatnya di perairan bersih, jernih, salinitas >30 ppt, dan berarus sedang hingga kuat. Substrat dasar perairan berupa karang mati dan pasir kasar atau bebatuan. Untuk budidayanya biasanya dilakukan dengan Keramba Jaring Tancap (KJT), kedalaman perairan antara 3-8 meter ideal untuk pertumbuhan.
Titik ST 1, ST 2, ST 3, dan ST 5 memiliki kedalaman cukup (2.56 meter) sesuai untuk lobster. Secara teknis, budidaya lobster laut (Panulirus spp) tidak menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) konvensional, karena lobster memiliki perilaku dan kebutuhan habitat yang berbeda dibandingkan ikan laut seperti kakap atau kerapu. Alasan kenapa lobster tidak cocok di KJA konvensional, karena perilaku lobster bersifat bentik (hidup di dasar perairan), membutuhkan tempat persembunyian (seperti pipa, batu, karang).
Beberapa nelayan di Bali, NTB, dan wilayah Sulawesi melakukan budidaya lobster di keramba batu (semi-alami). Sementara kawasan pesisir (Pantai Barat Mandailing Natal) seperti Sikarakara menyimpan kekuatan besar. Hal ini bukan hanya lebih dari sekadar potensi, akan tetapi yang dibutuhkan adalah komitmen kolektif dari berbagai pihak untuk menjadikan kawasan pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi inklusif.
Selain itu, inovasi berbasis kolaborasi perlu didorong sebagaimana konsep Triple Helix (1990-an) yangdikembangkan oleh Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff. Konsep ini menggabungkan peran pemerintah (government), industri (business) dan akademisi (university). Pada tahun 2000-an ke atas,konsep ini berkembang menjadi Penta Helix dengan melibatkan masyarakat dan media dalam inovasisosial dan pembangunan daerah.
Institusi yang sering memopulerkan konsep ini di Indonesia, di antaranya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan model pembangunan destinasi berbasis Penta Helix. Bappenas dan Kemendes menggunakan pendekatan ini untuk kolaborasi pembangunan daerah. Prof. Ir. Rhenald Kasali, Ph.D, salah satu tokoh di Indonesia yang sering menyebut pendekatan ini dalam konteks transformasi sosial dan organisasi.
Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui konsep Penta Helix, siapa berperan apa? Pemerintah merumuskan kebijakan berbasis data spasial dan partisipatif, menyediakan infrastruktur dasar seperti dermaga, cold storage, alat budidaya, memastikan akses permodalan dan perlindungan hukum baginelayan serta pembudidaya.
Swasta berinvestasi dalam rantai pasok (off-taker rumput laut, pembeli ikan). Akademisi melakukan riset terapan soal ekosistem laut dan teknologi budidaya, mengembangkan model pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Masyarakat menjadi pelaku utama dan pemilik pengetahuan lokal, terlibat dalam setiap proses perencanaan hingga evaluasi. Sedangkan media menjadi pengawal informasi dan transparansi kebijakan, mengangkat cerita sukses dan tantangan nelayan lokal.
Dengan menggabungkan pendekatan ilmiah berbasis spasial dan semangat kolaboratif model Penta Helix, kawasan pesisir Sikarakara tidak hanya menjadi titik koordinat di peta, tetapi juga cerminan masa depan pembangunan kelautan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat pesisir bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. (*)
Referensi:
- Bengen, D.G. (2004). Panduan Teknis Pengelolaan Ekosistem Mangrove. IPB Press.
- Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix: University Industry Government Innovation in Action.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation from National Systems and Mode 2 to a Triple Helix of university industry government relations. Research Policy.
Discussion about this post