Plt. Kajari Madina Bani Immanuel Ginting menegaskan komitmennya mengawal pembangunan daerah. Pihaknya siap memberi pendampingan hukum bagi Pemkab, tetapi tak segan menyikat oknum yang nakal.
Panyabungan, StartNews – Langkah preventif sekaligus represif diambil oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) dalam mengawal roda pemerintahan di Bumi Gordang Sambilan ini. Langkah ini diawali dengan kunjungan Pelaksana Tugas (Plt) Kajari Madina Bani Immanuel Ginting ke Kantor Bupati Madina, Selasa (24/2/2026).
Kunjungan itu bukan sekadar seremonial, melainkan penegasan sikap Korps Adhyaksa dalam memastikan setiap proyek pembangunan berjalan tanpa penyimpangan.
Kehadiran jajaran pimpinan Kejari Madina disambut Bupati H. Saipullah Nasution bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution dan Sekretaris Daerah Sahnan Pasaribu.
Kasi Intelijen Kejari Madina Jupri Wandy Banjarnahor menjelaskan, kunjungan itu merupakan mandat bagi Bani Immanuel Ginting untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah kabupaten. Kejaksaan berkomitmen menjadi mitra strategis yang menjamin stabilitas daerah melalui fungsi intelijen dan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Namun, di balik komitmen pendampingan itu, Kejaksaan tetap memegang teguh fungsi pengawasan yang tajam. Seksi Pidana Khusus (Pidsus) tetap disiagakan untuk memantau setiap aliran pengelolaan keuangan daerah.
Kejaksaan akan mendukung pejabat yang bekerja benar, tetapi akan menindak tegas siapapun yang mencoba bermain dengan anggaran publik.
“Kami siap membantu bupati dalam menyukseskan pembangunan. Namun, kami juga tegas, Bidang Pidsus siap melakukan penindakan terhadap oknum yang tidak dapat dibina atau diperingatkan,” ujar Jupri Wandy.
Sinergi itu bertujuan menciptakan ekosistem pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengawalan ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, risiko hukum yang kerap menghambat serapan anggaran dapat diminimalisasi secara signifikan.
Jupri berharap seluruh proyek strategis nasional maupun daerah dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran tanpa adanya kendala administratif maupun hukum di kemudian hari.
Melalui kolaborasi yang solid, kata dia, Kejari Madina ingin memastikan semangat ‘Bangga Melayani Bangsa’ benar-benar terimplementasi dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Jika koordinasi berjalan baik, kata Jupri, maka kepentingan publik akan terlindungi dan pembangunan di Madina akan melaju lebih cepat.
“Dengan kolaborasi yang erat antara Kejaksaan dan Pemkab, tentunya risiko hukum dalam pelaksanaan proyek pembangunan dapat diminimalisir, sehingga serapan anggaran dapat berjalan optimal bagi kepentingan publik,” katanya.
Reporter: Sir
Discussion about this post