Medan, StartNews Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Muhammad Arman Effendy Pohan menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai penguatan Perda tentang Masyarakat Hukum Adat,Perhutanan Sosial, dan PerdaJaminan Sosial Pekerja Rentan.
Aspirasi itu disampaikan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI saat kunjungan kerja (Kunker) penyerapan aspirasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (7/11/2024).
Muhammad Arman Effendy Pohan menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat Sumut untuk menjadi bahan penyusunan Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Di antaranya tentang penguatan peraturan daerah (Perda) tentang Masyarakat Hukum Adat,Perhutanan Sosial dan PerdaJaminan Sosial Pekerja Rentan.
“Ada tiga aspirasi yang kita sampaikan kepada Tim Baleg DPR RI, karena belum adanya undang-undang yang menjadi payung hukum untuk memperkuat peraturan daerah tersebut, ujarnya.
Dengan hadirnya Tim Baleg, menurut Pohan, beberapa materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tertunda penyusunannya bisa diusulkan dalam rencana Prolegnas 2025-2029. Juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran Baleg DPR RI di Sumut untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Polegnas RUU Prioritas Tahun 2025.
Sebelumnya, Ketua Tim Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan kunjungan ke Sumut bertujuan agar proses penyusunan undang-undang dapat lebih melibatkan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut dia, banyak masukan terkait kebutuhan perundang-undangan, baik dari Pemprov Sumut maupun Forkopimda Sumut.
“Ini sangat menarik, Pemprov Sumut dan Forkopimda Sumut mengatakan ada beberapa permasalahan di Sumut, terkait status hukum masyarakat adat, dimana terjadi perselisihan antara perusahaan dan masyarakat adat. Akan tetapi, tidak memiliki payung hukum untuk bisa menyelesaikan, tentu ini menjadi masukan bagi kami,” jelasnya.
Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Harianto Butar-Butar, Plt. Kepala Biro Hukum Aprilla Haslantini Siregar, dan Forkopimda Sumut.
Reporter: Rls
Discussion about this post