Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan pelatihan kepada 1.080 pengurus dan 12.000 pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Tujuannya, mempercepat kesiapan koperasi yang ditargetkan beroperasi di seluruh desa dan kelurahan pada 2026.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya mengungkapkan hal itu usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkai dengan Program Koperasi Merah Putih dan Tiga Juta Rumah, secara virtual dari Ruang Rapat Wagub Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (27/10/2025).
Saat ini, menurut Surya, Pemprov Sumut juga tengah mendata aset tanah milik Pemprov, Pemkab, dan Pemko yang dapat dimanfaatkan sebagai gerai KDKMP.
“Seluruh KDKMP di Sumut sudah berbadan hukum. Saat ini sudah diberikan pelatihan kepada 1.080 pengurus dan 12.000 pendamping KDKMP. Diharapkan pelatihan ini dapat memperkuat manajemen koperasi yang akan aktif beroperasi mulai Maret 2026,” katanya.
Dia juga menyampaikan, di Sumut terdapat 6.110 KDKMP yang tersebar di 33 kabupaten/kota, masing-masing didampingi satu satuan tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota dan satu satgas di tingkat provinsi.
Sebelumnya, Menkop UKM Ferry Juliantono meminta pemerintah daerah turut menyukseskan program KDKMP yang menjadi salah satu program strategis nasional. Disebutkan, hingga kini terdapat 82.223 KDKMP berbadan hukum dengan 1.120.318 anggota dan 686.923 pengurus dan pengawas. Sebanyak 68.603 koperasi telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), dan 16.132 koperasi telah memiliki gerai aktif.
Dia menjelaskan, KDKMP berperan penting dalam pengendalian inflasi, sebagai lembaga stabilisator harga, pengelola distribusi dan logistik desa, penyalur pembiayaan mikro, pusat informasi harga dan produksi, serta agen pelaksana program pemerintah.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurut dia, KDKMP membawa banyak manfaat, antara lain menekan inflasi melalui pemendekan rantai pasok, menekan peran tengkulak, menyetabilkan harga di tingkat konsumen, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Selain itu, program ini juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat modernisasi sistem perkoperasian nasional.
Reporter: Rls
Discussion about this post