Panyabungan, StartNews Sejumlah pegawai non-ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) mendukung langkah Bupati HM Jakfar Sukhairi Nasution untuk mengusulkan pengangkatan pegawai non-ASN tanpa tes menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 kepada Menpan-RB.
Menurut mereka, langkah Bupati Madina mengirim surat permohonan ke Kementerian PAN-RB merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persolan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Madina yang masih banyak jumlahnya.
Saya mendukung langkah Pak Bupati itu dan harus kita kawal. Semoga Pak Sukhairi dan Bu Atika menjadikan permohonan itu sebagai agenda utama tahun depan, kata Hasan Ashari, pegawai hono di Pemkab Madina, Jumat (29/12/2023).
Hasan mengaku sudah puluhan tahun mengabdi sebagai pegawai non-ASN di Pemkab Madina. Dia juga sudah beberapa kali mengikuti ujian CPNS dan PPPK. Namun, sampai saat ini dia belum lulus. Saya belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang saya idam-idamkan, katanya.
Dukungan serupa disampaikan oleh Ade Dalimunthe, juga pegawai non-ASN di Pemkab Madina. Menurut dia, Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi Nasution juga menginginkan semua peserta seleksi PPPK bisa lulus dan diterima jadi ASN.
Namun, lantaran ada mekanisme seleksi yang harus dijalankan, otomatis harus ada peserta yang lulus dan tidak lulus sesuai jumlah kuota yang dimiliki Pemkab Madina.
Jangan malah minta hasil seleksi PPPK dibatalkan. Kasihan juga dong sama peserta yang sudah lulus. Kita jangan egois melihat masalah ini, kata Ade Dalimunthe.
Menurut dia, dampak lanjutan jika hasil seleksi PPPK itu dibatalkan juga harus jadi pertimbangan. Bisa jadi pemerintah pusat nantinya mengurangi kuota formasi PPPK untuk Kabupaten Madina pada tahun-tahun mendatang.
Seharusnya kita berpikiran jernih. Masih ada ribuan pegawai honor yang menunggu adanya pengangkatan PPPK, baik di formasi guru, teknis, dan kesehatan, tuturnya.
Reporter: Agus Hasibuan
Discussion about this post