PERTEMUAN antara Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution dan Bupati Pasaman Barat (Pasbar) H. Yulianto, di Panyabungan pada Selasa (27/1/2026) lalu, sepintas tampak seperti diplomasi antar-daerah pada umumnya. Berlangsung hangat, penuh angka potensi, dan dibalut janji kerja sama.
Namun, jika kita membedah isi pembicaraan tersebut, yang muncul ke permukaan bukanlah sekadar optimisme, melainkan sebuah ironi besar yang sudah terlalu lama dibiarkan mengendap.
Pernyataan Bupati Saipullah mengenai Kopi Mandailing menjadi potret nyata ketimpangan antara merek dan kenyataan. Bagaimana mungkin komoditas yang diklaim sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dengan permintaan ekspor mencapai 100 ton per bulan, hanya mampu dipenuhi sebanyak 1 hingga 5 ton saja?
Ini bukan sekadar masalah teknis pertanian, melainkan kegagalan manajemen kebijakan yang akut. Memiliki potensi lahan hingga 15 ribu hektare yang belum dikelola maksimal di lima kecamatan merupakan pengakuan dosa administratif.
Jika Pemda baru sekarang berbicara tentang ‘mendorong produktivitas’, lantas kemana saja mereka selama dekade terakhir saat tren kopi dunia sedang meledak?
Kopi Mandailing tidak butuh lagi sekadar narasi kehebatan masa lalu. Petani butuh intervensi teknologi dan kepastian pasar yang nyata. Bukan sekadar paparan data di rumah dinas.
Di sisi lain, keluhan Bupati Pasaman Barat H. Yulianto mengenai aliran sungai di Desa Baru memberikan metafora yang sempurna bagi hubungan antar-daerah. Masalah ‘batu besar’ yang menghambat sungai selama puluhan tahun hingga menyebabkan banjir sawah menjadi bukti betapa lambannya koordinasi lintas batas.
Jika untuk urusan fisik yang kasat mata seperti batu di sungai saja membutuhkan waktu puluhan tahun dan kunjungan resmi untuk dibahas, bagaimana kita bisa berharap pada penyelesaian masalah yang lebih kompleks seperti tapal batas wilayah atau penanganan pukat harimau?
Persoalan batas wilayah bukan sekadar garis di peta, melainkan kepastian hukum bagi pelayanan publik dan investasi. Selama urusan administratif ini menggantung, masyarakat di wilayah perbatasan yang selalu menjadi korban ketidakpastian layanan.
Rencana sinkronisasi Pelabuhan Teluk Papang dan konektivitas listrik melalui PLN memang terdengar progresif. Namun, kita patut bersikap skeptis. Seringkali nota kesepahaman (MoU) berakhir di laci meja setelah seremonial foto bersama usai.
Kita patut bertanya kepada kedua pemimpin daerah ini. Sejauh mana komitmen ini akan dijalankan dalam 100 hari kedepan? Apakah pukat harimau akan benar-benar hilang dari perairan pesisir?
Apakah akses jalan penghubung akan mulai dianggarkan secara serius? Ataukah ini hanya akan menjadi agenda rutin tahunan yang saling mengapresiasi tanpa dampak signifikan bagi kesejahteraan warga di akar rumput?
Kerja sama antara Madina dan Pasaman Barat memang sebuah keharusan geopolitik dan ekonomi. Namun, masyarakat tidak lagi membutuhkan paparan luas wilayah atau jumlah penduduk. Mereka butuh solusi atas sawah yang banjir, listrik yang sering padam, dan harga kopi yang layak.
Jangan sampai pertemuan di Pendopo ini hanya menjadi pentas retorika. Ini tantangan bagi Saipullah dan Yulianto: membuktikan silaturahmi ini bakal menjadi mesin penggerak ekonomi, bukan sekadar parade diplomasi meja makan. (*)
Penulis: Saparuddin Siregar | Pemimpin Redaksi StartNews.co.id
Discussion about this post