Madina Sedang Tidak Baik-baik Saja

MANDAILING NATAL (Madina) sedang tidak baik-baik saja. Sepekan terakhir, rentetan tragedi memilukan dan aksi main hakim sendiri seolah menjadi peringatan keras bahwa ada yang salah dengan kondisi sosial, keamanan, dan penegakan hukum di Bumi Gordang Sambilan ini.

Dari duka seorang anak kecil hingga amarah warga yang membakar alat berat tambang ilegal, wajah Madina seolah diselimuti awan gelap yang menuntut penyelesaian nyata, bukan sekadar janji-janji di atas kertas.

Kita mulai dari kisah pilu di Bukitmalintang. Seorang bocah perempuan kelas 2 SD ditemukan tak bernyawa, tergantung di pohon jeruk belakang rumahnya dengan seragam batik dan jilbab hijau yang masih melekat.

Sesuai asas praduga tak bersalah dan kehati-hatian dalam memberitakan anak di bawah umur, kita menghormati proses penyelidikan polisi yang masih berjalan untuk memastikan apakah ini murni bunuh diri atau ada tindak pidana.

Namun, kematian anak di bawah umur dalam kondisi yang sangat tidak wajar ini menjadi tamparan keras bagi kita semua. Anak-anak seharusnya berada di lingkungan yang aman dan terlindungi. Insiden ini membuka mata kita bahwa sistem perlindungan anak, deteksi dini krisis keluarga, dan kepedulian lingkungan sosial kita masih sangat rapuh.

Belum kering air mata kepedihan, kekerasan brutal terjadi di Siabu. Niat mulia anggota DPRD Madina Binsar Nasution yang hendak melayat warga justru berujung tragis setelah beliau dibacok dari belakang secara tiba-tiba.

Ketika seorang wakil rakyat yang sedang menjalankan fungsi sosialnya saja bisa menjadi korban penyerangan terbuka di siang bolong, lantas bagaimana dengan jaminan keamanan warga biasa? Kejadian ini jelas menciptakan teror mental dan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Puncak dari gunung es ketidakberdayaan hukum dan hilangnya kesabaran warga terlihat jelas dari meledaknya konflik Penambang Emas Tanpa Izin (PETI). Di Kotanopan, ratusan warga terpaksa membakar tiga unit ekskavator karena peringatan mereka agar tambang ilegal di dekat masjid dihentikan sama sekali tidak digubris oleh para penambang.

Di wilayah lain, puluhan warga Tambangan harus turun tangan mengadang alat berat masuk di tengah malam, didorong oleh rasa trauma atas matinya puluhan ikan mera di sungai yang diduga kuat akibat limbah beracun sisa tambang.

Ketika masyarakat harus bergerak sendiri memblokade jalan dan membakar alat berat, ini menjadi bukti bahwa aparat keamanan dan pemerintah daerah terkesan lamban, pasif, atau bahkan tutup mata terhadap perusakan lingkungan yang sudah masif dan berulang. Warga merasa negara absen saat ruang hidup dan tempat ibadah mereka dirusak.

Menghadapi situasi genting ini, Pemerintah Kabupaten Madina dan jajaran penegak hukum tidak boleh lagi bersikap normatif. Pemkab Madina bersama instansi terkait harus turun langsung memulihkan kondisi psikologis masyarakat dan memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak hingga ke tingkat desa.

Untuk urusan darurat tambang ilegal, Pemkab tidak boleh lagi berlindung di balik alasan perizinan yang merupakan kewenangan pusat atau provinsi. Sebagai pemimpin daerah yang wilayahnya dirusak, Pemkab harus proaktif memimpin koordinasi dengan TNI/Polri untuk menindak tegas cukong-cukong PETI dan menarik seluruh alat berat dari lokasi tambang ilegal.

Kesepakatan warga desa yang berani menolak tambang seperti di Tambangan, harus dilindungi dan didukung oleh bupati, bukan dibiarkan berjuang sendiri.

Di saat yang sama, pihak kepolisian harus mempercepat penyelidikan misteri kematian anak di Bukitmalintang dan motif pembacokan di Siabu secara transparan. Keselamatan warga, masa depan anak-anak, dan kelestarian alam Madina terlalu berharga untuk dikorbankan.

Kita tentu tidak ingin hukum rimba menjadi satu-satunya jalan keluar. Kini saatnya Pemkab Madina dan penegak hukum membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja, hadir, dan berpihak pada keadilan bagi seluruh rakyatnya. Bukan hanya sekadar retorika manis di panggung-panggung seremoni.

Pada akhirnya, barangkali kita memang harus berterima kasih kepada warga Madina yang kini terpaksa bekerja rangkap menjadi aparat keamanan, pelindung lingkungan, hingga penjaga anak secara mandiri.

Sementara para pemangku kebijakan di sana mungkin masih sibuk mencari jadwal yang pas untuk sekadar menggelar rapat koordinasi demi memastikan bahwa semuanya aman dan terkendali di atas kertas laporan semata. (*)