Padangsidimpuan, StartNews Dari 138,7 kilometer perbaikan jalan provinsi di Zona Pantai Barat tahun 2022-2023, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) hanya kebagian jatah sepanjang 27,8 kilometer. Selebihnya, penanganan jalan provinsi untuk enam kota dan kabupaten lainnya.
Hal itu terungkap dalam kegiatan pra Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Utara (Sumut) 2023 Zona Pantai Barat di Auditorium Universitas Aufa Royhan, Jalan Raja Inal Siregar, Kota Padangsidimpuan, Senin (28/3/2022).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memang memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk Zona Pantai Barat untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan kegiatan masyarakat.
Kondisi jalan provinsi di Zona Pantai Barat yang meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Mandailing Natal (Madina), Padangsidimpuan, Padanglawas, Padanglawas Utara (Paluta)sudah lama menjadi perhatian Pemprov Sumut, tetapi terkendala masalah anggaran. Memasuki tahun 2022, Pemprov Sumut memutuskan penanganan jalan dengan sistem tahun jamak (multiyears 2022-2023).
Total untuk Zona Pantai Barat, penanganan jalan yang akan dilakukan pada tahun 2022-2023 sepanjang 138,7 kilometer. Antara lain, di Padanglawas Utara (Paluta) akan dilakukan penanganan jalan sepanjang 34 kilometer (termasuk pembukaan jalan provinsi Sipiongot – batas Tapsel), Padanglawas 34,8 kilometer, Sibolga 2,5 kilometer, Tapanuli Tengah 4,7 kilometer, Tapanuli Selatan 22,4 kilometer, Padangsidimpuan 12 kilometer, dan Mandailing Natal 27,8 kilometer.
“Anggaran kita hanya sekitar Rp 300 miliar per tahun. Kalau dilakukan satu tahun anggaran tidak akan cukup. Jadi, kita lakukan multiyears, tahun jamak. Segala cara kita lakukan agar rakyat bisa menikmati jalan yang baik,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, saat memaparkan rencana pembangunan Sumut di Pra Musrenbang Zona Pantai Barat, Senin (28/3/2022).
Pada tahun 2021, Pemprov Sumut telah melakukan pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 243,91 kilometer di Zona Pantai Barat. Usai pemeliharaan jalan ini, pencapaian kemantapan jalan Zona Pantai Barat mencapai 72,62 persen. Pada tahun 2022 hingga ke 2023, Pemprov Sumut terus mengebut penanganan jalan untuk mencapai target.
“Target kita indeks infrastruktur mencapai 0,78 poin dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 69,38 persen. Karena itu, kita kejar paling lambat 1 Mei sudah mulai pembangunannya,” kata Edy Rahmayadi usai membuka pra-Musrenbang Zona Pantai Barat.
Selain jalan, Pemprov Sumut juga memprioritaskan irigasi, hunian, dan jaringan listrik untuk sektor infrastruktur. Untuk pendidikan, Pemprov Sumut memprioritaskan pembangunan unit sekolah baru dan fasilitas membaca (gerobak baca dan pojok baca).
Sedangkan untuk sektor kesehatan masih pada penanganan Covid-19 dan stunting. UMKM dan pengangguran jadi fokus sektor ketenagakerjaan, Nilai Tukar Petani untuk sektor agraris, daya saing untuk sektor pariwisata, peningkatan sosial kemasyarakatan, dan olahraga.
“Banyak yang harus kita kerjakan. Saat ini kita butuh sistem bottom up, bukan top down lagi. Kalian yang mengetahui apa potensi dan kebutuhan kalian, lalu kita koordinasikan apa yang bisa dilakukan Pemprov. Kita harus sejalan ini untuk membangun Sumut,” ucap Edy Rahmayadi.
Hadir pada acara Pra Musrenbang Zona Pantai Barat tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Doddy Zulverdi, Anggota DPRD Sumut, Forkopimda, pimpinan OPD Pemprov Sumut, dan bupati/wali kota Zona Pantai Barat.
Reporter: Rls/Sir
Discussion about this post