Jakarta, StartNews Penjabat Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyatakan nyaris semua urusan di Kota Padangsidimuan sudah berbasis digitalisasi. Bahkan, kata dia, urusan parkir kendaraan juga sudah berbasis elektronik.
Padangsidimpuan sudah tancap gas soal digitalisasi, kata penjabat (Pj) Wali Kota Padangsidimpuan yang baru dilantik itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Pada kesempatan itu, Letnan didampingi Asisten II Perekonomian Rahuddin Harahap, Kaban Keuangan Adi Supriadi, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Aditya Syahputera.
Letnan menyebut digitalisasi daerah memang penting dan perlu. Daerah juga harus bisa mengikuti perkembangan, khususnya pada era digitalisasi.
Menurut dia, daerah yang menolak digitalisasi dipastikan akan tertinggal dan menjadi korban perubahan. Itu sebabnya, dia mendukung penuh langkah pemerintah pusat untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah.
Pada Rakornas itu, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memberikan sejumlah arahan strategis yang bertujuan mempercepat digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah. Dalam arahannya, Wakil Presiden menyampaikan beberapa poin penting.
Pertama, Wakil Presiden mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menetapkan regulasi pendukung setelah penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD.
Kedua, Wakil Presiden mengajak Pemda untuk terus mendorong inovasi dan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) serta pengelolaan belanja daerah.
Ketiga, Wakil Presiden menekankan pentingnya mengoptimalkan Pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan digital di daerah.
Keempat, Wakil Presiden menginginkan memperkuat Ekosistem Digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendukung digitalisasi transaksi Pemda.
Kelima, Wakil Presiden juga menekankan perlunya memperkuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan transaksi Pemda untuk menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Arahan Wakil Presiden itu akan menjadi bahasan utama dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) pada tahapan P2DD berikutnya.
Rakornas P2DD adalah forum tertinggi yang menghadirkan pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah yang menjadi Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di tingkat pusat dan daerah. Rakornas P2DD tahun ini mengusung tema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju.”
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Satgas P2DD Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Reporter: Rls
Discussion about this post