Bukittinggi, StartNews – Wali Kota Bukittinggi Erman Safar mencabut dua Peraturan Wali Kota Bukittinggi (Perwako) untuk meringankan beban para pedagang. Dia berharap pencabutan dua Perwako itu berdampak positif terhadap ekonomi para pelaku usaha kecil-menengah di Bukittinggi.
Erman Safar mengumunkan pencabutan Perwako itu di Rumah Dinas Wali Kota, Belakang Balok, Jumat (6/8/2021).
Regulasi yang dicabut adalah Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan dan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
Erman Safar mengatakan dasar pertimbangan pencabutan dua Perwako tersebut adalah untuk meringankan beban para pedagang. Dia berharap pencabutan Perwako itu dapat memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi para pelaku usaha kecil-menengah di Bukittinggi.
“Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang, draf pembentukan dua Perwako sebagai dasar pencabutan Perwako 40 dan 41 tahun 2018 telah selesai,” kata Erman Safar didampingi Wakil Wako Marfendi.
Dia menjelaskan, proses penyusunan draf Perwako pengganti tersebut diinisiasi oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang juga difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
“Intinya, pencabutan ini semangatnya untuk meringankan beban masyarakat, karena rata rata masyarakat kita merupakan pedagang. Mudah-mudahan pencabutan dan penurunan (tarif) retribusi ini berdampak baik pada ekonomi masyarakat, pelaku usaha kecil menengah di kota Bukittinggi,” ungkapnya.
Erman Safar menyebutkan proses pencabutan Perwako Nomor 40 Tahun 2018 dan Perwako Nomor 41 Tahun 2018 telah dimulai sejak ia dilantik pada Februari 2021.
Dia mengakui proses yang ditempuh cukup panjang dan baru selesai difasilitasi oleh Pemprov (Gubernur) dua hari lalu. Dia juga mengatakan dalam draf Perwako pengganti tersebut telah diatur perubahan tarif retribusi.
“Dalam Perwako yang diubah ini terdapat perubahan tarif. Ada penurunan tarif retribusi pasar yang bervariasi, maksimal penurunannya 30 persen. Alhamdulillah, semua berjalan baik. Dalam beberapa waktu kedepan, Perwako ini akan diundangkan dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah,” pungkasnya.
Reporter: Rls/Sir
