Ketua Yayasan SPS Fahrizal Efendi Nasution menyoroti ketidakjelasan regulasi BGN terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Madina, terutama menghadapi Ramadan dan masa libur sekolah.
Panyabungan, StartNews — Ketua Yayasan Sahabat Peduli Sejahtera (SPS) Fahrizal Efendi Nasution menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Dalam rapat Konsolidasi dan Evaluasi Program MBG yang digelar di Aula Kantor Bupati Madina pada Senin (2/3/2026), Fahrizal menyoroti lemahnya kepastian regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam menghadapi masa libur sekolah dan bulan suci Ramadan.
Menurut Fahrizal, petunjuk teknis (juknis) yang ada saat ini masih sangat umum dan tidak memerinci langkah antisipasi ketika sekolah diliburkan. Ketidakpastian ini memicu beragam tafsir di lapangan, sehingga pengelola dapur atau SPPG mengalami kebingungan dalam menentukan menu pengganti atau strategi distribusi bahan makanan saat stok di pasar tidak tersedia.
“BGN tidak memberikan kepastian terhadap regulasi untuk menghadapi masa-masa bulan suci Ramadan,” tegas Fahrizal di hadapan peserta rapat di Kompleks Perkantoran Payaloting.
Selain masalah regulasi teknis, mantan pimpinan DPRD Madina ini juga mendesak pemerintah untuk lebih masif melakukan sosialisasi mengenai esensi program MBG. Dia mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa fokus utama program ini adalah pemenuhan standar kesehatan, bukan sekadar menyajikan makanan mewah atau yang memanjakan lidah dengan penyedap rasa.
“MBG sudah dijelaskan oleh BGN bahwa ini bukan makanan enak, tapi makanan sehat. Itu harus kita pegang. Kalau kita bicara enak, penyedap enak harus kita mantapkan,” ujar Fahrizal menjelaskan filosofi gizi dalam program tersebut.
Fahrizal kemudian menceritakan kendala nyata di lapangan, di mana upaya melibatkan UMKM lokal justru menuai protes dari orangtua siswa karena kurangnya pemahaman dan keterbatasan alat produksi.
Dia mencontohkan insiden roti produksi UMKM yang dinilai terlalu kecil dibandingkan produk pabrik, serta masalah teknis pembuatan selai tanpa pengawet yang justru menyebabkan ribuan porsi makanan basi sebelum dikonsumsi.
Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya langkah konkret dari dinas terkait dalam mendukung sektor perikanan dan pertanian lokal untuk menyuplai kebutuhan SPPG.
Fahrizal menilai dalam lima bulan pertama berjalannya program, sinergi antara sektor produksi pangan dengan penyedia gizi di Madina masih sangat minim.
Merespons masukan tersebut, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution menyatakan kesepakatannya atas perlunya penyamaan persepsi mengenai petunjuk teknis dan surat edaran yang berlaku.
Atika meminta Satgas terkait segera mengagendakan pertemuan khusus untuk membedah regulasi secara mendalam agar tidak terjadi polemik di tengah masyarakat.
“Jadi menurut saya, kalau memang Bapak/Ibu mitra bersedia, silakan Pak Doni beserta Satgas tetapkan hari dan tanggalnya, khusus membahas bagaimana penyamaan persepsi terhadap juknis dan surat edaran yang lain,” kata Atika Azmi Utammi.
Reporter: Sir
Discussion about this post