Jakarta, StartNews – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut salah satu sektor yang rawan dikorupsi dalam penanggulangan bencana, yakni pengadaan barang dan jasa.
Dia menegaskan tindak pidana korupsi menjadi salah satu persoalan yang mesti dihadapi selain bencana alam dan non-alam, bahaya narkotika, terorisme, serta radikalisme.
“KPK dan BNPB punya tugas berbeda untuk menanggulangi masalah bangsa itu, namun membutuhkan koordinasi satu sama lain agar bisa memenuhi tugas tersebut dan yang terpenting bisa melaksanakan tujuan negara demi keamanan dan kesejahteraan rakyat,” kata Firli saat audiensi dengan jajaran BNPB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/1/2022).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, BNPB harus bisa mengantisipasi agar korupsi pengadaan barang dan jasa dalam kondisi bencana tidak terjadi lagi.
“BNPB sudah pasti bisa menanggulangi bencana karena masyarakat perlu pertolongan cepat dan segera. Namun, yang sangat krusial adalah memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang benar,” tegas Alex.
Sementara Kepala BNPB Suharyanto mengaku sepemahaman dengan sorotan KPK terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan bencana. Oleh karena itu, dia meminta bantuan KPK untuk memberikan pelatihan terkait pencegahan korupsi pada sektor tersebut.
“Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kami, apa yang kami niatkan baik ternyata itu salah dan termasuk dalam tindak pindana korupsi,” ucapnya.
Dalam audiensi tersebut, KPK dan BNPB bersepakat bekerja sama dalam pencegahan korupsi lewat berbagai kegiatan. Beberapa di antaranya peningkatan kesadaran pegawai BNPB melalui pendidikan dan pelatihan Ahli Pembangun Integritas (API), serta pemahaman dan penguasaan terkait proses pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.
Reporter: Rls
